tirto.id - Keberadaan Rizieq Shihab di Arab Saudi jadi tak pasti seiring kabar habisnya masa berlaku visa tinggal Imam Besar FPI itu per 21 Juli 2018. Sehingga ia sebetulnya tak boleh lagi ada di sana. Jika nanti akhirnya Rizieq kembali hal ini dinilai akan membawa keuntungan bagi calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uni beserta kubu keduanya.
Penilaian ini tidak lepas dari rekam jejak Rizieq dan pendukungnya seperti FPI dan sebagian kelompon GNPF yang semula menolak Ahok kemudian merapat ke kubu Prabowo-Sandi. Apalagi Rizieq juga menginstruksikan langsung buat memenangkan Prabowo-Sandi ketika Ijtima Ulama II berlangsung di Jakarta, Minggu (16/9/2018), lewat rekaman suara.
"Ijtima Ulama akan terus menghidupkan dan menggelorakan politik identitas umat kebangsaan atas dasar ketuhanan yang maha esa demi menjaga keutuhan NKRI untuk menuju Indonesia berkah," kata Rizieq.
CEO Alvara Research Centre Hasanuddin Ali mengatakan keuntungan berlipat memang akan diperoleh kubu Prabowo-Sandi jika Rizieq memang benar-benar kembali.
"Bagi kandidat Prabowo-Sandi posisi Rizieq tentu sangat penting. Apalagi dalam Ijtima Ulama secara terbuka Rizieq menyatakan dukungan kepada mereka," ujar Hasanuddin kepada Tirto, Jumat (28/9/2018).
Keuntungan yang diprediksi menjadi milik Prabowo-Sandiaga berbanding terbalik dengan kelompok Jokowi-Ma'ruf. Hasanuddin berkata, ada kemungkinan pasangan Jokowi-Ma'ruf akan kerepotan jika Rizieq kembali dalam waktu dekat.
"Barangkali kalau Rizieq Shihab pulang akan merepotkan petahana. Dalam kontestasi politik ini penting untuk, selain menaikkan suara sendiri, juga bagaimana agar lawan tak punya suara tinggi," tambah Hasanuddin.
Karena itu, kata Hasanuddin, adalah hal yang wajar jika kesan yang muncul adalah para pendukung Jokowi tak ingin Rizieq segera kembali.
Tanggapan juga muncul dari para politikus, baik yang berasal dari partai yang dekat atau berseberangan dengan pimpinan Front Pembela Islam itu.
Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Andreas Pareira, menyebut Rizieq harusnya menaati aturan yang berlaku. "Sebaiknya HRS mengikuti aturan yang ada," kata Andreas kepada Tirto, Jumat (28/9/2018), tanpa menjelaskan lebih jauh.
PDIP adalah partai pengusung Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017.
Bobby Adhityo Rizaldy, anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, menyinggung soal kenapa Rizieq tak juga kembali. Ia menduga—seperti keterangan yang diberikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi (KAS)—Rizieq tersangkut persoalan hukum, entah masalah "overstay" atau persoalan lain.
Kalau memang itu yang terjadi, ia meminta agar KBRI melakukan pendampingan.
"Perwakilan pemerintah RI di luar negeri harus melindungi dan memberikan perlindungan bagi setiap WNI di luar negeri yang mengalami kendala," katanya.
Meski memang harus tetap memberi bantuan hukum, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Meutya Hafid, menegaskan kalau pemerintah Indonesia tak bisa meminta kekhususan atau keringanan kepada Kerajaan Arab Saudi. Ia menganggap semua harus sama di mata hukum.
"Kami juga tidak dapat meminta kekhususan untuk pak Rizieq karena semua harus sama di mata hukum. Sementara di Saudi juga ada kasus-kasus tenaga kerja yang 'overstay', mereka juga perlu dapat perlakuan sama. Pun kalau kita meminta kekhususan, belum tentu Arab Saudi memberikan," ujar Meutia.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak sempat mengatakan kalau Rizieq tidak bisa kembali ke Indonesia lantaran dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam program Indonesia Lawyer Club (ILC) yang tayang pada Selasa (18/9/2018).
Namun pernyataan ini disanggah Badan Intelijen Negara. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan H Purwanto mengatakan bahwa itu "hoaks" belaka. Menurutnya, pemerintah justru ingin Rizieq segera kembali.
Sementara Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengaku tak tahu apakah pencekalan itu benar atau tidak. Ia hanya menegaskan kalau visa Rizieq sudah habis dan tak bisa diperpanjang.
Untuk melakukan perpanjangan visa, seorang WNA harus keluar dari Arab Saudi untuk mengurus administrasi. Dan Rizieq, katanya, tak pernah keluar dari Arab. Ia menegaskan kalau Rizieq bisa saja diusir dari Arab Saudi.
"Kalau tertangkap ya deportasi. Enggak bisa [dilindungi kedubes]," kata Agus kepada Tirto, Jumat (28/9/2018).
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
