Untung Rugi Merger Bank Syariah BUMN ala Erick Thohir

tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin gencar melakukan merger perusahaan pelat merah. Teranyar, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan institusinya menggodok rencana penggabungan bank-bank syariah yang notabene anak perusahaan dari bank BUMN.

Erick berharap upaya ini dapat membuat bank syariah lebih besar dan kuat serat menjadi alternatif pembiayaan. “Jadi semua kami coba merger. Insya Allah Februari tahun depan jadi satu,” ujar Erick dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Upaya merger ini sebenarnya sudah disiapkan sejak awal 2019. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah, akan dilebur demi akselerasi ekonomi syariah di tanah air. Erick Thohir pun mengatakan merger bank syariah ini ditargetkan rampung pada Februari 2021.

Menurut Erick, kehadiran bank syariah milik BUMN dengan kapasitas besar juga akan memperluas pilihan pendanaan sektor riil yang selama ini masih bergantung kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Rencana penggabungan ini direspons positif oleh investor karena diharapkan bisa meningkatkan kapasitas bisnis bank syariah yang dimiliki perusahaan-perusahaan pelat merah. Usai diumumkan akan merger, harga saham PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) langsung melesat pada perdagangan Jumat pagi (3/7/2020).

Pada perdagangan Jumat berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham BRIS melesat 3,92 persen ke level Rp318/unit. Nilai transaksi mencapai Rp8,44 miliar. Dalam tiga bulan terakhir harga saham BRIS tercatat menguat signifikan 134 persen.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto memandang wajar respons positif pasar tersebut. Sebab, kata dia, rencana merger merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat daya saing perbankan syariah.

“Dengan merger tersebut diestimasi kekuatan modal mereka bisa masuk kategori Bank Buku IV. Dengan status Buku IV, kesempatan mereka berkembang dan ekspansi akan semakin luas,” kata Toto kepada reporter Tirto, Selasa (7/7/2020).

Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV merupakan status yang diberikan pada bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun. Hingga saat ini, belum ada satu pun bank syariah di tanah air yang menyandang status Bank BUKU IV.

Karena itu, kata Toto, kinerja bank-bank syariah BUMN relatif biasa saja, alias tak ada perkembangan yang progresif padahal bank syariah BUMN sudah lama dibentuk.

Melihat kinerja yang biasa-biasa saja, kata Toto, maka wajar jika pemerintah akhirnya berencana untuk melakukan terobosan pengelolaan.

“Market perbankan syariah besar sekali, jadi dengan konsolidasi ke BUKU 4 mustinya engine jadi lebih besar,” jelas dia.

Sebab jika bank syariah BUMN terus beroperasi dengan kinerja rata-rata, kata Toto, maka keberadaannya akan tergerus. Toto mengingatkan, persaingan antarbank tidak saja berasal dari pesaing domestik, tapi juga dari kawasan regional.

Apalagi dengan rencana diimplementasikannya ASEAN Banking Integration, persoalan modal bank jadi masalah penting, kata Toto.

“Setelah merger ini efektif, maka segmentasi bank syariah BUMN bisa tetap dijaga di arah segmen UMKM dan komersial. Masing-masing legacy bank bisa mempertahankan spesialisasi, namun dengan integrasi layanan yang lebih baik,” kata Toto.

Setelah menjadi bank dengan kategori BUKU IV, kata dia, maka merger bank syariah BUMN akan memiliki akses jaringan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negri. Potensi menyerap risk juga lebih besar sehingga ekspansi kredit bisa lebih luas.

“Belajar dari pengalaman merger Bank Mandiri sekitar 20 tahun lalu, maka hal yang harus diperhatikan supaya merger berjalan mulus dan berdampak cepat terhadap perbaikan kinerja,” ujar Toto.

Muhammadiyah Menolak

Namun, rencana Erick Thohir ini mendapat penolakan, salah satunya dari PP Muhammadiyah. Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menjelaskan, kebijakan ini bisa mengganggu pengembangan industri keuangan syariah dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Saya enggak setuju digabungkan karena kalau bank syariah dimerger itu hanya akan menguntungkan pengusaha besar. Akhirnya pihak manajemen hanya berpihak pada pengusaha besar yang pasti punya untung besar. Tidak berpihak pada usaha kecil,” kata Anwar kepada reporter Tirto, Selasa (7/7/2020).

Ia menolak karena nantinya bank syariah yang selama ini menjadi pegangan kredit dari banyak UMKM di dalam negeri akan fokus untuk meminjamkan uangnya ke pengusaha besar.

“Kalau gini kan, UMKM terabaikan. Nah sekarang kan timbul pertanyaan, tugas pemerintah itu ngapain sih? Kan untuk memakmurkan rakyat. Kan rakyat banyak di UMKM. Jumlah di UMKM 62 juta. Sementara usaha besar itu hanya 5.600 pelaku usaha besar. Akhirnya berpihaknya ke yang 5.600. Jangan sampai syariah tapi kapitalis, kalau caranya kayak gitu kan kapitalis,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, meski bagus, tapi rencana penggabungan bank syariah milik BUMN itu masih menyimpan sejumlah kendala.

Catatan utama yang jadi perhatian Piter adalah soal ekosistem perbankan syariah itu sendiri. Bila bank syariah milik BUMN ini jadi digabungkan, kata Piter, maka jumlah pemain bank syariah akan berkurang dan malah berisiko menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

“Pemain di perbankan syariah ini kan belum begitu banyak, baik itu bank syariah atau unit usaha syariah itu, digabungkan di BUMN menjadi satu, nah pemainnya nanti jadi berkurang lagi. Sehingga gairah dan persaingannya itu tidak cukup kondusif,” kata Piter.

Piter menjelaskan, pemerintah harus mempertimbangkan ekosistem karena jumlah bank syariah BUMN tidak banyak. Sehingga ia tidak setuju dengan adanya penggabungan.

“Saya itu keberatannya untuk ini digabungkan. Biarkan saja ini terjadi supaya pemainnya ini bisa tetap lebih banyak dan lebih memacu persaingan, memacu dinamika yang lebih bagus sehingga perbankan syariah itu bisa tumbuh lebih cepat,” kata Piter.