tirto.id - Walikota Bogor Bima Arya tengah mempertimbangkan membentuk provinsi baru bernama Bogor Raya. "Jadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, diusulkan jadi satu provinsi," kata Bima setelah menghadiri sebuah acara di Jakarta, 10 Agustus lalu.
Bupati Bogor Ade Yasin lantas menambahkan daerah yang akan diajak turut serta membahas rencana ini termasuk Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok.
Tapi belum juga rencana tersebut diseriusi, gayung sudah tidak bersambut.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Walikota Depok Mohammad Idris mengaku kalau memang ada perubahan tata administrasi, yang akan mereka pilih adalah DKI Jakarta. Rahmat Effendi bilang sebaiknya Kota Bekasi jadi Jakarta Tenggara.
Dia bahkan berani mengklaim kalau diadakan jajak pendapat, warga yang akan memilih Jakarta bisa mencapai 80 persen.
Klaim Rahmat Effendi barangkali ada benarnya. Ario Damar (25), warga Bekasi, misalnya, mengaku lebih suka tempat tinggalnya jadi bagian dari Jakarta karena "seumur hidup saja, saya rasa minim merasakan kebijakan Pemprov Jabar."
"Terus kebijakan Gubernur atau Pemprov DKI yang kalau diterapkan di Bekasi bagus juga. Misalnya transportasi massal, kartu kesejahteraan," katanya kepada reporter Tirto.
Hal senada diungkapkan Dwiki Nugraha (29), warga Depok yang bekerja sebagai event organizer.
"Mobilitas saya selalu di Jakarta, pakai fasilitas Jakarta, bahkan sebagai warga Depok sendiri enggak diperhatikan sama Pemprov Jawa Barat. Karena mungkin jarak ke induknya jauh, di Bandung, lebih dekat Jakarta," kata Dwiki.
Sementara Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim mengatakan sebaiknya Depok dan Bekasi memang gabung saja ke Jakarta karena alasan kultural dan historis.
Secara kultur, dua kota ini memang lebih dekat dengan Jakarta. Sementara secara historis, "di zaman Belanda, Bekasi termasuk ke dalam Karesidenan Jatinegara."
Dampak
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan wajar belaka jika opsinya adalah Kota Bogor atau Jakarta, yang dipilih warga adalah Jakarta. Salah satunya karena standar upah yang lebih tinggi.
"Masyarakat kelas bawah pasti suka kalau gaji lebih besar," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (21/8/2019).
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini memang lebih tinggi daripada Upah Minimum Kota (UMK) Bogor. UMP DKI ada di angka Rp3,9 juta, sementara UMK Bogor Rp3,8 juta.
Sebetulnya UMK Kota Bekasi lebih tinggi dari Jakarta, Rp4,2 juta. Tapi, kata Trubus, warga Bekasi tetap memilih gabung DKI karena alasan-alasan lain. Di Jakarta, misalnya, ada Kartu Pekerja yang menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa membuat pekerja mendapat total penghasilan sampai Rp5 juta per bulan meski sesungguhnya gajinya hanya UMP.
Masa depan Bekasi juga lebih menjanjikan jika bergabung ke Jakarta karena bagaimanapun, ujar Trubus, "segala kebijakan lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat."
Lagipula anggaran daerah untuk DKI lebih tinggi ketimbang Kota Bekasi. APBD DKI 2019 ditetapkan Rp89 triliun, sementara Bekasi hanya Rp6,6 triliun. Pemerintah bisa lebih fleksibel menentukan program pembangunan jika tersedia uang lebih banyak.
Jika upah minimum adalah salah satu alasan warga Bekasi dan Depok mau bergabung ke Jakarta alih-alih Kota Bogor, maka anggaran daerah yang lebih besar adalah alasan kuat pemerintah daerah dua kota itu memilih bergabung ke Jakarta.
Tapi Rahmat Effendi bilang keinginannya bergabung ke Jakarta bukan karena perkara duit. Menurutnya, ini semata agar pembangunan lebih cepat terealisasi, yang pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Ditambah, mereka bisa jadi setuju karena warganya banyak yang bekerja di Jakarta. Untuk Depok juga selama ini sudah ada kerja sama dengan Jakarta, kan? Kerja sama infrastruktur, transportasi. Sama juga dengan Bekasi. Coba, sampah di Bekasi punya siapa? Punya Jakarta," kata Trubus.
Pemprov DKI Jakarta juga sesungguhnya diuntungkan, kata Trubus. Bergabungnya Depok dan Kota Bekasi membuat mereka lebih mampu menangani masalah klasik perkotaan seperti "macet dan banjir." Selama ini dua masalah besar itu kerap terbentur perkara administratif karena mencakup dua provinsi yang berbeda.
Kebalikan dengan Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat jelas dirugikan jika hal ini benar-benar terjadi.
Pertama, kerugian dalam hal anggaran. Mereka tidak akan lagi dapat uang dari pajak di Depok dan Kota Bekasi, padahal terutama di Bekasi sangat banyak pabrik yang menyumbang duit ke kas daerah dengan jumlah tidak sedikit. "Sama seperti Tangerang jadi sumber [uang] Serang, Banten."
Kedua, kerugian dalam hal SDM. "Yang pintar-pintar pada ke Jakarta semua," katanya.
Karena itulah, kata Trubus, "saya yakin Jawa Barat enggak akan mau melepas."
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia mengatakan keinginan Kota Bekasi dan Depok gabung ke Jakarta itu "tidak relevan". "Dalam konteks provinsi lebih relevan pemekaran daerah tingkat dua," katanya di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/8/2019) kemarin.
"Yang relevan itu pemekaran jadi kabupaten/kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot," tambahnya.
Selain resistensi dari Ridwan Kamil, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar memastikan "tidak ada pemekaran dan tidak ada penggabungan daerah sampai batas waktu yang tidak ditentukan."
Dengan demikian, hampir dapat dipastikan keinginan Bima Arya, Rahmat Effendi, atau warga tidak ada yang terealisasi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
