tirto.id - Pemerintahan Presiden Donald Trump meminta Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) untuk menghapus konten perubahan iklim dari website lembaga itu. Trump berusaha menghapus semua kebijakan mantan presiden Barrack Obama, termasuk inisiatif perubahan iklim.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sejak naik berkuasa pekan lalu berusaha mengekang arus informasi dari lembaga-lembaga pemerintahan terkait lingkungan demi mencegah pandangan yang memberatkan pemerintah yang muncul dari dalam pemerintahan.
Para pegawai EPA, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan (HHS) telah menyebarluaskan memo dari pemerintah demi membatasi komunikasi para pegawai dengan masyarakat, seperti dikutip dari Antara.
Langkah ini menguatkan kekhawatiran bahwa Trump yang anti perubahan iklim, berusaha mengesampingkan riset ilmiah yang menyimpulkan emisi karbondioksia dari pembakaran energi fosil turut menciptakan pemanasan global. Langkah ini juga dianggap untuk menghambat staf pada badan-badan pemerintah yang terlibat dalam riset lingkungan.
Semua badan pemerintahan yang terkena kebijakan ini selama ini banyak memberikan masukan yang berkenaan dengan lingkungan dan terlibat dalam berbagai upaya yang berkaitan dengan perubahan iklim, termasuk dampaknya terhadap sumber daya alam dan kesehatan manusia.
Seorang sumber EPA mengaku para pegawai badan lingkungan AS ini telah diminta pemerintahan Trump untuk tidak berbicara kepada wartawan atau menerbitkan siaran pers atau posting blog pada media sosial. Para pagawai EPA juga diminta untuk tidak mempublikasikan hasil diskusi, konferensi atau seminar online yang sudah direncanakan sampai 60 hari ke depan.
Ketika ditanya soal ini, Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer menjawab, "Saya tidak tahu, kami akan mengeceknya. Saya kira tidak mengejutkan jika kami mengkaji kembali kebijakan ini, tetapi untuk saat ini saya tidak memiliki informasi apa-apa."
Para pegawai Departemen Pertanian juga mendapatkan sebaran memo yang meminta mereka tidak berbicara kepada media massa sebelum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Tidak itu saja, posting-posting dalam media sosial harus mendapatkan persetujuan atasan. Larangan ini juga termasuk siaran pers dan foto.
Departemen Kesehatan (HHS) juga menerima memo serupa yang meminta mereka tidak mengirimkan korespondensi apa pun dengan para pejabat publik, kecuali atas persetujuan atasan yang ironisnya tak akan memberikan izin sepanjang belum mendapatkan perintah dari Gedung Putih.
Pekan lalu, pegawai Departemen Dalam Negeri diperintahkan berhenti memposting di Twitter setelah seorang pegawai departemen ini me-retweet posting foto dan berita mengenai sedikitnya jumlah pengunjung pada pelantikan Presiden Trump dan mengenai bagaimana masalah perubahan iklim dan hak sipil mendadak hilang dari laman Gedung Putih.
Selasa pagi waktu setempat, Badlands National Park yang berlokasi di South Dakota dan ada dalam lingkup kerja Departemen Dalam Negeri, memposting serangkaian cuitan mengenai perubahan iklim bahwa "Hari ini, jumlah karbondioksida di atmosfer lebih tinggi dibandingkan dengan masa apa pun dalam 650.000 tahun terakhir. #climate." Cuitan itu mendadak hilang Selasa sore.
Para pengelola media sosial National Park Service telah diperintahkan hanya boleh memposting keselamatan publik dan informasi taman lewat Twitter, bukan konten-konten yang ada kaitannya dengan masalah kebijakan.
Trump telah berjanji memajukan pengeboran minyak dan tambang dengan memangkas berbagai aturan, termasuk membidik inisiatif memerangi perubahan ilim yang diprakarsai mantan presiden Barack Obama. Trump juga akan mengeluarkan AS dari pakta perubahan iklim global yang sudah ditandatangani oleh 200 negara tahun lalu.
Para calon kepala EPA, menteri dalam negeri, dan menteri pertanian yang masing-masing Jaksa Agung Oklahoma Scott Pruitt, anggota DPR Ryan Zinke dan bekas gubernur Georgia Sonny Perdue, tengah menunggu persetujuan Senat.
Trump sangat menggantungkan diri kepada lobi industri energi dan kelompok pemikir pro-energi fosil dalam membentuk tim yang akan mengubah formasi kepemimpinan di EPA.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
