tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp55,9 miliar.
Laporan dana tersebut merupakan total dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dilaporkan pada 23 September 2018 sebesar Rp11,9 miliar dan LPSDK periode 23 September hingga 1 Januari 2019 sebesar Rp44 miliar.
"LADK waktu itu jumlahnya Rp11,9 miliar lalu laporan kegiatan periode 23 September 2018 hingga 1 Januari 2019 adalah Rp44,8 miliar sehingga total Rp55,9 miliar," kata Bendahara Umum TKN Jokowi-Ma'ruf, Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).
Wahyu merincikan, jumlah dana Rp44 miliar itu terdiri sumbangan pasangan calon sebesar Rp32 juta, sumbangan perorangan Rp121,2 juta, sumbangan partai politik Rp2 miliar, sumbangan kelompok Rp37,9 miliar, sumbangan badan usaha non-pemerintah Rp3,9 miliar.
Wahyu menjelaskan, dana dari paslon sebesar Rp 32 juta merupakan perolehan bunga di rekening awal khusus dana kampanye. Menurut Wahyu, akuntan yang melakukan pembukuan juga menganggap bunga bank sebagai pendapatan dari paslon.
Namun demikian, kata Wahyu, sampai saat ini Jokowi-Ma'ruf belum memberikan sumbangan untuk dana kampanye. "Secara resmi belum tapi saya kira nanti karena masa benar-benar kampanye kan aktif di Januari," ujar Wahyu.
Sementara itu, sumbangan dari partai politik sebesar Rp 2,1 miliar tercatat berasal dari dua partai politik saja, yakni Partai Nasional Demokrat dan Partai Perindo. Sumbangan itu diberikan tidak dalam bentuk tunai namun berupa barang dan jasa.
Wahyu mengungkapkan, badan usaha non-pemerintah yang tercatat sudah menyumbangkan dana kampanye berasal dari PT Lintas Teknologi Indonesia. Perusahaan ini menyumbangkan dana dalam bentuk tunai sebesar Rp 3,9 miliar.
Menurut Wahyu, dana kampanye tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsolidasi di daerah-daerah seperti di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua, dan Bali serta digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya.
Untuk kegiatan itu saja, kata Wahyu, telah menguras dana yang tersedia. Namun, ia tak khawatir karena bulan ini sudah ada relawan atau simpatisan yang akan menyumbang ke TKN Jokowi-Ma'ruf.
Terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan saksi, Wahyu mengatakan, nantinya memang membutuhkan dana yang lebih besar sehingga pihaknya akan mencari kembali dana-dana untuk membiayainya.
"Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien," katanya.
Wahyu menuturkan, TKN tak mau terburu-buru dalam menyampaikan laporan dana kampanye ini ke publik karena memprioritaskan kehati-hatian dalam akurasi angka-angka laporan dana kampanye.
"Kami selesaikan karena cukup memakan waktu karena kami ingin akurat karena kami tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hingga tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB," pungkas Wahyu.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
