tirto.id - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai wacana penerapan tarif Transjakarta sesuai status ekonomi dan KTP domisili penumpang sulit diimplementasikan dan kontraproduktif. Hal ini lantaran mekanisme pendataan penumpang yang susah dicapai.
"Saya rasa kebijakan ini bakal tidak efektif karena sulit juga untuk mengimplementasikan karena kan Jakarta ini kota terbuka, di mana orang dari mana saja bisa masuk," ujarnya kepada Tirto, Rabu (27/9/2023).
Menurut Trubus, kebijakan penyesuaian tarif berdasarkan status ekonomi akan membuat penumpang meninggalkan transportasi umum, khususnya Transjakarta. Ketimpangan tarif berdasarkan penilaian ekonomi nantinya akan menyingkirkan penumpang yang mendapatkan tarif tinggi.
"Akan rumit dan kontraproduktif, malah orang enggak mau naik transportasi umum," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem tiket transportasi berbasis akun (Account Based Ticketing/ABT) yang terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi penumpang.
Kepada Dinas Pehubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakukan tarif akan bermanfaat bagi masyarakat yang sering kehilangan saldo ketika kartu fisik hilang. Ia mengatakan sistem ABT akan menjamin saldo tetap aman, sehingga ketika hilang cukup melakukan verifikasi ulang.
Sistem ABT akan mengintegrasikan sistem pembayaran tiket antarmoda transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta meliputi LRT, MRT, dan Transjakarta. Hal itu terintegrasi satu sistem melalui aplikasi Jaklingko.
Melalui kebijakan itu, pemerintah berharap transportasi umum menjadi tepat sasaran. Akan tetapi, wacana penerapan tarif transportasi sesuai status ekonomi dan KTP domisili penumpang ini belum dibahas di DPRD DKI Jakarta.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Gilang Ramadhan
