Pertemuan Jokowi-Prabowo

Tanpa Cebong & Kampret, Apakah Ekonomi Indonesia Lebih Baik?

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 14 Juli 2019
Dibaca Normal 2 menit
Pertemuan Jokowi dan Prabowo dianggap belum cukup bikin ekonomi Indonesia lebih baik. Pelaku pasar masih akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi, termasuk komposisi kabinet.
tirto.id - Usai kontestasi yang sarat ejekan, sindiran, kritik di Pilpres 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu muka pada Sabtu 13 Juli kemarin. Pertemuan keduanya terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus. Mereka berdua pun menaiki kereta MRT sampai stasiun Senayan dan makan siang bersama di fX Senayan.

Pertemuan ini juga menandakan bahwa ketegangan antara mereka pada Pilpres 2019 lalu sudah mulai mencair. Bahkan saat bertemu, Jokowi dan Prabowo yang kompak berkemeja putih tampak saling memuji.

Di dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mulai hari ini tak boleh ada lagi sebutan atau label “cebong” dan “kampret” sebagai simbol yang menandakan dukungan terhadap salah satu capres pada pemilu lalu. Ia menyebut sekarang simbol yang seharusnya digunakan adalah burung Garuda.

“Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02," kata Jokowi yang disambut teriakan masyarakat yang ada di Stasiun MRT Senayan pada Sabtu (13/7).

"Tidak ada lagi namanya cebong, tak ada lagi namanya kampret," tambah Jokowi.

Prabowo yang juga hadir bersama Jokowi pun mengaku setuju. Ia mengatakan mulai saat ini tidak ada lagi sebut-menyebut dengan istilah kubu yang sempat menimbulkan polarisasi pada pilpres 2019 lalu.

"Jadi saya sangat setuju. Sudah enggak ada cebong-cebong, enggak ada kampret-kampret, semuanya Merah Putih," ucap Prabowo.


Tidak Cukup Sekadar Pertemuan


Ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menilai hal ini adalah sinyal baik bagi perekonomian. Menurutnya, agar program pembangunan ekonomi dapat berjalan, diperlukan adanya stabilitas politik dan sosial. Pasalnya kata Faisal, tanpa stabilitas maka sulit meyakinkan investor dan kalangan pebisnis untuk mau melakukan bagiannya.

“Iya tentu saja saya pikir investor dan pebinis mengharapkan hal yang sama. Dunia usaha membutuhkan stabilitas sosial politik supaya lebih fokus pada agenda bisnis,” ucapnya Sabtu (13/7).

Kendati demikian, Faisal mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup hanya berhenti pada pertemuan singkat antara Jokowi dan Prabowo ini. Menurutnya, pasar dan dunia usaha akan terus memantau kebijakan pemerintah sampai Jokowi dilantik sebagai presiden nantinya. Terutama janji-janji yang akan dituntaskan dalam 5 tahun.

“Jadi masih harus ada upaya lagi bukan cuma sampai pengumuman kabinet nanti pelaku usaha masih akan memantau realisasi dari janji-janjinya,” ucap Faisal.


Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira juga sepakat bahwa rekonsiliasi ini akan memberi dampak positif. Sebab selama ini katanya investor kerap menahan diri untuk masuk ke Indonesia menyusul adanya ketegangan politik yang terjadi.

“Kemarin (investor) sempat menunda masuk karena tegangan politik. Ini berujung dari banyaknya demonstrasi dan aksi,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto pada Sabtu (13/7).

Bersifat Temporer


Hanya saja, Bhima mengingatkan bahwa efek dari rekonsiliasi ini hanya bersifat sementara bagi pasar. Ia menyebutkan pada saham, nilai tukar, dan investasi dampaknya mungkin hanya berlangsung 3-4 hari atau mungkin seminggu.

Menurut Bhima alasan ia mengatakan bahwa hal ini akan berlangsung temporer karena investor dan dunia usaha masih ingin memantau sosok-sosok yang akan mengisi kabinet Jokowi. Terutama kata Bhima adalah nama-nama yang akan menduduki kursi menteri di bidang ekonomi.

“Ini dampaknya temporer ya. Kalau saham mungkin hanya 3-4 hari usai perdagangan dibuka. Kenapa? karena banyak yang lebih concern lagi kapan Jokowi umumkan susunan kabinet. Kedua siapa yang akan mengisi jabatan menteri teknis. Ini lebih penting,” ucap Bhima.


Bhima mengatakan nantinya respon pasar dan dunia usaha masih akan sangat bergantung pada keputusan Jokowi terkait para menteri itu. Menurutnya, respons positif yang sudah diemban Jokowi karena pertemuannya dengan Prabowo belum menjamin apa-apa bila presiden tak memilih sosok yang tepat.

Setidaknya kata Bhima susunan kabinet ekonomi mendatang sudah sepatutnya berasal dari Kalanga profesional dan bebas dari kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab tugas mereka kata Bhima cukup berat karena harus menyelesaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dan persoalan investasi-penanaman modal asing yang sempat mandek serta manufaktur Indonesia yang belakangan mengalami deindustrialisasi atau kemunduran.

“Urusan politik memang mereda tapi dibutuhkan orang yang siap bekerja gila-gilaan karena waktu 5 tahun itu sedikit untuk mengembalikan struktur ekonomi,” ucap Bhima.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Jay Akbar