Peneliti INDEF:

Jokowi Kantongi Nama Menteri, Mendag Hingga Menperin Perlu Diganti

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 13 Juli 2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet kerja kedua. Beberapa nama menteri periode satu perlu ada yang diganti.
tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan telah mengantongi nama-nama menteri untuk kabinet kerja ke-2. Kepada wartawan di JCC Senayan, ia menjanjikan akan segera mengumumkan nama-nama itu.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai Jokowi tak mempertahankan lima menteri di periode ke-2 nanti. Mereka adalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian.

“Ada beberapa nama menteri yang sudah harus diganti. Pertama itu terbukti kurang baik dalam mengelola ekspor-impor kita. Yang kedua prestasinya tidak signifikan meskipun banyak anggaran telah dikucurkan,” ucap Nailul saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (12/7/2019).

“Lalu ada salah kebijakan di BUMN dan Perhubungan. Terakhir deindustrialisasi sangat kencang beberapa tahun terakhir. Menterinya tidak bisa menghindar dari itu,” tambah Nailul.

Meskipun demikian, tidak semua menteri harus diganti. Menurut Nailul, setidaknya ada merek-mereka yang memiliki kinerja baik selama 5 tahun terakhir sehingga boleh saja dipertimbangkan bila Jokowi ingin mempertahankannya. Mereka adalah Menteri Keuangan, Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kinerja ketiganya sangat oke,” ucap Nailul.

Nailul mengatakan nantinya menteri-menteri Jokowi memang dapat berasal dari kalangan mana pun. Entah itu politik maupun profesional.

Namun, Nailul berharap jika memungkinkan nama-nama menteri yang dipublikasikan nanti tak berasal dari kalangan partai politik.

Ia mengkhawatirkan nantinya mereka rentan untuk dipengaruhi oleh kebijakan partainya ketimbang arah yang ingin dicapai oleh kabinet itu. Terlebih lagi, katanya, hal seperti itu biasanya sering terjadi saat menjelang pemilu 5 tahunan.

“Yang pasti alasannya agar tidak terpengaruhi kepentingan dari parpol itu sendiri. Biasanya kalau dari parpol kebijakannya akan ajaib ketika mendekati pemilu,” ucap Nailul.


Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri