Tak Lolos Parlemen, Koalisi 01 Ikhlaskan Posisi Menteri ke Gerindra

Empat partai koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak berhasil lolos ke parlemen pada Pemilu 2019.

Reporter: Felix Nathaniel

Terbit 24 Jun 2019 12:40 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bergandengan tangan bersama, Waketum PPP Arwani Thomafi, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan sebelum pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (6/8/2018). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.

tirto.id -

Empat partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak berhasil lolos ke parlemen pada Pemilu 2019. Selain tak berhasil meloloskan kader ke parlemen, mereka juga tidak masalah jika kadernya tak ada yang mendapat jatah menteri di kabinet Jokowi jilid dua.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang kali ini tidak berhasil meloloskan kadernya tidak mau berkomentar banyak. Menurut mereka, kewenangan memilih menteri adalah milik presiden.

"Itu kan hak prerogratif presiden," kata Sekretaris Jenderal Hanura Herry Lontung Siregar kepada Tirto, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya diberitakan ada tawaran posisi dua menteri, satu kursi Wakil Ketua MPR, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden untuk kubu Prabowo-Sandiaga. Namun, siapa yang meminta atau menawarkan belum terkonfirmasi.

Namun, meskipun hal ini terealisasi, partai pendukung 01 lainnya, PKPI dan Perindo tidak keberatan. Menurut Sekretaris Jenderal PKPI, Verry Surya Hendrawan, PKPI mendukung tanpa syarat.

"Itu kewenangan presiden. Kami percaya pada beliau. Yang jelas sejak awal PKPI mendukung tanpa syarat," kata Verry kepada Tirto.

Padahal belum tentu partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos ke parlemen mendapat jatah menteri.

Jokowi pernah menyatakan bahwa partai yang mendapat suara tinggi tentu akan mendapat jatah kursi di kabinet lebih banyak.

"Kita harus hargai dan harus percaya keputusan apapun yang diambil oleh Pak Jokowi adalah yang terbaik untuk bangsa. Kalau terbaik untuk bangsa, kita harus menerimanya," ucap Ketua DPP Partai Perindo, Arya Mahendra Sinulingga.