tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, mengungkit isu adanya penyelewengan kekuasaan di pemerintahan. Hal itu disampaikan dia saat memberikan pidato di HUT ke-12 Partai Nasdem.
Penyelewengan kekuasaan tersebut merupakan pengamatannya selama menjadi ketua partai politik. Menurut Surya, penyelewengan kekuasaan sebelumnya banyak dia temukan hanya di level tertentu, namun saat ini sudah ditemukan di semua level.
“Awalnya kami melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun semakin ke sini kita semakin menyaksikan hampir-hampir di semua level," kata Surya Paloh di Nasdem Tower pada Sabtu (11/11/2023).
Selain itu, Surya Paloh juga menyinggung mengenai konstitusi negara saat ini banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, dia tak menyebut kelompok mana yang dimaksud, apakah itu partai, ormas atau keluarga.
"Di atas semangat itulah kita tidak menempatkan kepentingan individu atau golongan di atas kewajiban konstitusional," kata Surya.
Dia juga mengingatkan bahwa dalam berkuasa harus memiliki batasan. Batasan-batasan dalam kekuasaan tersebut menjadi pertanda bahwa negara masih memiliki kedaulatan dan tidak lagi dikuasai oleh kepemimpinan mutlak.
"Maka dalam konsep dasar republikanisme Indonesia harus merujuk pada ide kedaulatan rakyat konstitusionalisme, representasi san pembatasan kekuasaan," kata dia.
Dalam pidatonya, Surya Paloh juga menyinggung mengenai isu pengadilan. Surya menyebut bahwa lembaga peradilan menjadi penentu nasib manusia, dan apabila keadilan tak diberikan, maka akan menimbulkan perlawanan.
“Sesejahtera apa pun, semakmur apa pun suatu bangsa jika tidak ada keadilan di dalamnya maka gugatan demi gugatankah yang akan terus datang silih berganti," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
