tirto.id - Koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menguasai parlemen. Hasil rekapitulasi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei lalu menyatakan total suara PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP--partai koalisi Jokowi yang memenuhi parliamentary threshold--mencapai 54,9 persen, sementara koalisi oposisi, terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, hanya 35,39 persen.
Dari perolehan suara tersebut, jumlah kursi yang bakal dimiliki partai koalisi Jokowi mencapai 344 atau setara 59,83 persen. Sementara 231 atau 40,17 persen sisanya dikuasai Koalisi Adil Makmur.
Berdasarkan persentase tersebut, sebetulnya koalisi Jokowi tak perlu lagi membuka pintu bagi partai oposisi. Tapi ternyata tidak. Dalam wawancara dengan Jakarta Post, Jokowi mengatakan kalau dia "terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama" ketika ditanya kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi.
Jawaban ini juga menegaskan kalau partai koalisi Jokowi membuka pintu bukan hanya untuk Gerindra, tapi juga yang lain.
Partai koalisi Prabowo sejauh ini memang masih utuh. Tapi ini hanya sampai sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi selesai. Demokrat, misalnya, telah menegaskan akan memikirkan ulang posisi politiknya setelah itu.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa dengan komposisi sekarang, roda pemerintahan memang akan berjalan dengan mudah. Tapi dia merasa itu belum cukup. Semakin banyak yang bergabung, semakin baik.
"Supaya lebih kuat lagi," kata Arya kepada reporter Tirto, Jumat (14/6/2019). "Tapi bahasanya, ya, agar satu visilah."
Bagi Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin, penjelasan ini tidak memuaskan. Dia lantas menduga bahwa keinginan mengundang oposisi adalah "rencana cadangan", kalau-kalau ada partai koalisi membelot atau berbeda pendapat.
"Meskipun sudah mayoritas di parlemen, belum tentu mereka [partai-partai] tidak membelot," katanya kepada reporter Tirto.
Apa yang dikatakan Ujang soal partai yang membelot pernah terjadi pada 2014 lalu. Ketika itu partai yang menyokong Prabowo, Koalisi Merah Putih (KMP), mampu menguasai parlemen. Meski demikian koalisi ini tak bertahan lama. Satu per satu partai pengusung Prabowo pindah haluan mendukung Jokowi.
Ada Potensi Semena-mena
Salah satu kekhawatiran koalisi penguasa gemuk minim oposisi adalah hilangnya keseimbangan kekuatan yang pada akhirnya akan memungkinkan munculnya penyalahgunaan kekuasaan. Keseimbangan kekuatan, check and balances, kritik kepada eksekutif, lebih mungkin dapat terwujud jika ada oposisi yang relatif sama kuat dengan petahana.
"Ada potensi semena-mena karena prinsipnya kekuasaan akan cenderung disalahgunakan. Apalagi jika kekuasaan terlalu besar," tegas Ujang.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan dan pengesahan Undang-undang yang menentukan arah kebijakan negara sangat tergantung dari suara mayoritas di parlemen. Semakin besar koalisi, maka aturan lebih mudah dibuat.
Masalahnya, belum tentu aturan tersebut bermanfaat/tidak merugikan masyarakat. Inilah satu kasus yang dikhawatirkan Ujang akan muncul.
Namun menurut Arya Sinulingga, kekhawatiran ini terlalu berlebihan. Dia yakin koalisi gemuk tidak membuat kritik kepada pemerintah hilang sama sekali, apalagi membuat pemerintahan jadi otoriter.
Ini disebabkan karena partai masing-masing, bagaimanapun, punya kepentingan memperjuangkan suara konstituen yang barangkali tidak selalu selaras dengan kebijakan pemerintah. Selalu mendukung pemerintah tanpa syarat membuat mereka mungkin kehilangan suara konstituen, kata Arya.
"Partai politik kan harus menjaga konstituennya juga. Jadi tidak kaku bahwa mereka tidak kritis, Mereka tetap kritik tapi menjaga pemerintahan," tegas Arya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
