tirto.id - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani rangkaian proses vaksinasi dari Vaksin Nusantara buatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Rabu (14/4/20210). Padahal, sebelumnya, seluruh anggota DPR RI beserta staf dan keluarga sudah mendapat jatah vaksin Sinovac pada Februari lalu.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay, mengatakan bahwa banyak yang berminat untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. Kendati, pemberiannya masih dibatasi oleh pihak rumah sakit karena menjalani penelitian.
"Kata pihak RSPAD, banyak yang mau divaksinasi. Tetapi mereka batasi. Mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan,” kata Saleh lewat keterangan tertulis, Rabu sore.
Ia mengaku belum bisa membandingkan bagaimana efek antara Vaksin Sinovac dengan Vaksin Nusantara. Kata Saleh, agenda hari ini baru pengambilan sampel darah. Penyuntikan vaksinnya akan dilakukan pekan—tujuh hari setelah pengambilan darah.
"Bedanya, kalau Vaksin Sinovac, sudah ada vaksinnya. Kalau ini, diambil dulu darah kita, kemudian diproses di laboratorium yang ada. Nanti, setelah tujuh hari baru jadi. Di situ baru disuntikkan kembali ke kita. Itu bedanya,” kata dia.
Saleh mengaku memiliki sejumlah alasan mengapa dirinya mau divaksinasi dengan menggunakan Vaksin Nusantara. Pertama, ia mengklaim sudah berdiskusi dengan para penelitinya—baik peneliti asal Indonesia maupun peneliti asal AS.
“Saya mendapatkan penjelasan utuh terkait vaksin nusantara ini. Dan saya percaya bahwa vaksinasi ini sangat baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas,” kata dia.
Kedua, Saleh mengklaim sudah berbicara dengan orang-orang yang pernah divaksinasi dengan Vaksin Nusantara. Kata mereka, vaksin nusantara ini dapat dikatakan tidak memiliki efek samping. Sementara, efektivitasnya sangat baik.
“Setelah divaksin, mereka mengukur tingkat imunitas mereka. Terbukti, tingkat imunitas mereka naik cukup tinggi. Mereka lalu merekomendasikan vaksin ini kepada orang lain, termasuk kepada saya,” kata dia.
Ketiga, Saleh mengaku melihat bahwa Vaksin Nusantara ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri.
“Nah, vaksin nusantara ini harus menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah,” kata dia.
“Keempat, vaksinasi dengan vaksin nusantara ini dilakukan terbatas. Karena itu, tidak melanggar ketentuan apa pun. Semoga saja, dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kita berani jadi contoh. Berani untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun,” tambahnya.
Hingga saat ini, BPOM belum mengeluarkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara.
Menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, ada beberapa alasan mengapa vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke tahap uji klinis selanjutnya. Beberapa syarat belum terpenuhi di antaranya Cara Uji Klinik yang Baik (Good Clinical Practical), Proof of Concept, Good Laboratory Practice dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (Good Manufacturing Practice).
RSUD dr Kariadi yang merupakan lokasi penelitian uji klinis dari vaksin dendritik asal Amerika Serikat, PT Aivita Biotech itu juga pernah meminta penghentian sementara penelitian kepada Kementerian Kesehatan pada Maret 2021.
Dalam surat yang dikirimkan ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD dr Kariadi memohon izin untuk menghentikan penelitian secara sementara untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memperoleh Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) tahap 2.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Restu Diantina Putri
