tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dua faktor yang menyebabkan insentif usaha berupa keringanan pajak dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim peminat. Salah satu alasannya, Sri Mulyani menyebut ada masyarakat yang merasa tidak memerlukannya.
“Pertama tidak semua mendengar. Kedua mereka tidak kemudian merasa perlu untuk mengklaim,” ucap Sri Mulyani dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) virtual, Rabu (4/11/2020).
Realisasi insentif pajak dalam PEN merupakan salah satu pos yang cukup lamban penyalurannya. Per 26 Oktober 2020, realisasinya hanya Rp35,49 triliun atau setara 29,43 persen pagu senilai Rp120,61 triliun padahal hanya tersisa kurang dari 2 bulan lagi jelang penutupan tahun 2020.
Realisasinya hanya sedikit lebih baik dari sektoral/pemda yang mencapai Rp28,61 triliun atau setara 26,98 persen dari pagu Rp106,05 triliun. Sementara itu program lain seperti UMKM sudah 75 persen dari pagu, perlindungan sosial sudah 85,36 persen dari pagu.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar penyalurannya segera meningkat. Caranya dengan menjangkau langsung mereka yang sebenarnya layak menerima insentif ini.
“Kami harus tetap berusaha untuk me-reach out atau menjangkau mereka yang seharusnya mendapatkan potensi manfaat,” ucap Sri Mulyani.
Persoalan rendahnya realisasi insentif korporasi ini juga pernah disinggung Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (28/7/2020). Waktu itu ia juga merasa realisasi insentif korporasi lamban. Realisasinya hanya mencapai 13,34 persen dari pagu Rp120,61 triliun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
