Indeks Insentif Pajak

Insentif PPh Pasal 21 DTP diperluas hingga ke 20 kelompok lapangan usaha.

Bimo memastikan kebijakan tersebut akan diarahkan agar beban pajak pelaku film nasional tidak terlalu berat.

DJP mengklaim dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah sudah menggulirkan banyak insentif pajak.

Insentif Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2026 hanya akan berlaku untuk pegawai di industri pariwisata dan sektor padat karya.

Purbaya menyatakan akan memberikan insentif hanya setelah BEI berhasil membersihkan praktik saham gorengan untuk melindungi investor ritel.

Insentif ini dinilai tepat untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Hanya saja, dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis hotel dan restoran minim.

Insentif PPh Pasal 21 sektor padat karya dan pariwisata menyasar pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulan.

Total insentif dari pemungutan pajak daerah pada triwulan I tahun anggaran 2025 senilai Rp558 juta. Simak penjelasan dan pembagiannya untuk bupati-pejabat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2025 dinilai akan didorong oleh cukup tingginya pertumbuhan impor barang modal.

Fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua hanya 50 persen, disepakati untuk tetap 100 persen sampai dengan akhir 2025.

Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya.

DJP juga tengah meninjau ulang kebijakan perpajakan yang tumpang tindih serta memperkuat mekanisme pemungutan pajak di sistem administrasi perpajakan.

Pemberian insentif ini perlu dilakukan untuk mengerek daya beli masyarakat, utamanya para pekerja di sektor padat karya.

Persaingan tarif pajak kerap digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak.

Pemerintah memberikan insentif PPN kepada rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar dan penandatanganan pembelian lunas selama September-Desember 2024.

Masyarakat kelas menengah adalah penopang ekonomi RI. Pemerintah harusnya membantu, bukan malah mempersulit.

Sri Mulyani akan menggelontorkan berbagai insentif perpajakan untuk merayu agar para pemodal masuk dan menanamkan modalnya di IKN.

Insentif yang dijanjikan di antaranya berupa insentif pajak dan bantuan administrasi.

Kepala daerah dapat memberikan insentif pajak hiburan yang tidak mengacu pada ketentuan pajak minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Insentif pajak dinilai bukan pertimbangan utama investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan pemodal?