tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan terkait perubahan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Dalam kebijakan tersebut, Pertamina, Shell dan Total harus meminta izin pemerintah apabila ingin mengubah harga jual mereka.
Menurut Sri, perubahan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. "Di satu sisi investor merasa bahwa kebutuhan mereka dan kepastian berusaha mereka dijaga. Di sisi lain pemerintah bisa menjaga kepentingan masyarakat terkait BBM itu adalah salah satu komoditas yang penting," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI Jakarta pada Rabu (11/4/2018).
Menkeu menjelaskan, saat ini harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikkan dan hal itu bisa memicu meningkatnya harga BBM non-subsidi serta inflasi nasional.
Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi di level 3,5 persen plus minus satu, pertumbuhan ekonomi di atas 5,4 persen dan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi.
"Kami harus mencari titik keseimbangan yang paling baik demi prospek pertumbuhan ekonomi, kepentingan masyarakat dan konsumen, kepentingan buruh atau tenaga kerja, kepentingan para investor yang menciptakan pekerjaan," ujar Sri.
Menurutnya, kebijakan baru ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi nasional atau paling tidak terjaga di kisaran dari realisasi 2017. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen dan kontribusi konsumsi rumah tangga 56,13 persen dari PDB.
Selain itu, Sri juga menilai perubahan kebijakan ini semakin penting karena mendekati bulan Ramadan dan acara-acara besar nasional, seperti Asian Games dan pertemuan tahunan IMF-World Bank.
"Menjelang Lebaran, hari raya, dan event-event besar. Makanya, kami akan melihat seluruh proses pengadaan logistik dan jumlah dari komoditas tersebut, baik itu pangan atau BBM," kata Sri.
Sampai sejauh ini, Sri Mulyani menilai bahwa pemerintah mampu menahan guncangan dinamika ekonomi global, baik guncangan dari harga minyak dunia, potensi perang dagang, kenaikan suku bunga The Fed.
"Kami harus menjaga perekonomian kita punya daya tahan terhadap berbagai potensi guncangan itu dan inilah yang dilakukan pemerintah," tuturnya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
