tirto.id - Serikat Pekerja Pos Indonesa Kuat Bermartabat (SPPIKB) kembali menuntut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk merombak Direksi PT Pos Indonesia.
Sekretaris Jenderal SPPIKB, Hendri Joni mengatakan Kementerian BUMN seharusnya menjalankan notulen audiensi yang menyatakan akan segera mengevaluasi seluruh Direksi Pos Indonesia.
Hendri mengatakan usai aksi pada Rabu (6/2/2019) lalu, serikatnya belum menerima satu pun kepastian mengenai langkah yang akan diambil Kementerian BUMN. Oleh karena itu, SPPIKB kata Hendri akan segera menyurati Kementerian BUMN untuk menagih komitmen itu.
"Kami akan menyurati Kementerian BUMN dan meminta kembali agar direksi eksisting dinonaktifkan," ucap Hendri Joni saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (22/2/2019).
Aksi yang dimaksud Hendri merupakan tindak lanjut SPPIKB atas penundaan pembayaran gaji karyawan. Waktu itu manajemen beralasan bahwa hal itu merupakan akibat dari belum cairnya pinjaman dari mitra perusahaan sebagai dampak dari demo karyawan.
Namun, selain pembayaran gaji pada Februari 2019, SPPIKB mengatakan aksi itu merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pimpinan. Bahkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu mengatakan PT Pos terlambat melakukan transformasi bisnisnya.
Dalam tuntutannya, Hendri juga meminta agar Kementerian BUMN segera mengambil alih posisi Direksi Pos Indonesia sebagai caretaker. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan tak ada kekosongan jabatan sampai Pos Indonesia mendapatkan jajaran direksi yang andal.
Sepengetahuan Hendri, hingga hari ini Direksi PT Pos Indonesia hanya melakukan tindakan sejauh mutasi pejabat internal. Ia menuding keputusan itu populis karena tak menyentuh persoalan yang sebenarnya.
Hendri juga menyayangkan beredarnya rilis dari PT Pos Indonesia yang mencitrakan perusahaan seolah sedang dalam keadaan sekarat. Namun, narasi itu, kata Hendri, hanya menjadi panggung bagi direktur untuk bersandiwara seolah-olah ia mampu muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan perusahaan.
"Semua tahu keterpurukan Pos saat ini adalah karena ulahnya dia sendiri dan sekarang ingin tampil sebagai pahlawan kesiangan," ucap Hendri.
Karena itu, Hendri juga mengatakan bahwa SPPKIB tak lagi ingin disambut dengan berbagai undangan audiensi semata. Ia menuntut agar hasil notulensi itu dilaksanakan.
"SPPIKB tidak ingin diberi gula-gula seperti audiensi sebelumnya, kami butuh kepastian karena kondisi Pos yang sudah sangat hancur ini tidak semakin parah," ucap Hendri.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
