tirto.id - Sosialisasi Pilwalkot bagi difabel atau disabilitas Kota Yogyakarta belum merata. Padahal, sebagai warga negara, difabel memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya.
Anggota Himpunan Wanita Disabitas Indonesia (HDWI) Kota Yogyakarta, Nenti Saptari, mengatakan sosialisasi Pilwalkot pada difabel umumnya menyasar komunitas. Padahal, tidak semua difabel tergabung dalam komunitas.
"Kami harap ada pendekatan merata. Sementara ini yang mendapat sosialisasi hanya komunitas, padahal mereka (difabel non-komunitas) punya hak yang sama," ujar Nenti dihubungi Tirto, Jumat (9/8/2024).
Oleh sebab itu, Nenti berharap, difabel turut disertakan setiap ada sosialisasi terkait kepemiluan. Aktivitas ini, kata Nenti, pun turut mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang inklusi.
"Kalau tidak memungkinkan memfasilitasi seluruh difabel, kami digabungkan dengan masyarakat, saat sosialisasi dilibatkan, agar inklusi," papar Nenti.
Senada, anggota Komunitas Difabel Demokrasi Yogyakarta, Widi Haryati, pun menyatakan baru sebagian difabel di Kota Gudeg yang mendapat sosialisasi Pilwalkot.
"Terkait dengan Pilkada Kota Yogyakarta (Pilwalkot) yang akan terselenggara November, dari kawan penyandang disabilitas sebagian sudah tersosialisasikan," ujarnya.
Widi menjelaskan, pentingnya sosialisasi terhadap difabel berkaitan dengan aksesibilitas TPS. Sebab geografis Kota Yogyakarta yang sempit, menjadikan sulit pembangunan TPS yang ideal bagi difabel.
"Penyediaan TPS tidak bisa diakses kawan difabel, tetap ada kerepotan untuk difabel. TPS diharap representatif, tapi kami memahami, geografis kota padat. Mencari yang fleksibel aksesibilitasnya susah. Banyak bangunan yang bertangga misal mencari gang pun juga terlalu sempit," paparnya.
"Bisa dihitung dengan jari untuk penyandang difabel, TPS dengan akses bagus. Tapi kami tidak bisa menyalahkan," imbuhnya.
Dikonfirmasi, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro, mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan komunitas difabel. Antara lain PPDI Kota Yogyakarta, HWDI, Gerkatin, Forum Difabel Demokrasi Yogyakarta. Koordinasi ini kaitannya dengan isu Tahapan Pilwalkot Kota Yogyakarta.
Kendari begitu, Harsya belum dapat menyebut jumlah difabel yang terdata. Sebab tahapan yang sekarang sedang berlangsung di KPU adalah menuju Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS). Salah satunya mendata pemilih disabilitas dengan 6 kategori.
"Sehingga program kami adalah berdasarkan data base (berdasarkan fakta dan data)," ujarnya dihubungi Tirto.
Terkait dengan fasilitas, Harya mengatakan, KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk menyediakan TPS yang inklusi.
"Fasilitasi tempat pemungutan suara adalah inklusi," ucapnya.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Anggun P Situmorang
