Soal IKN Ditolak Kubu AMIN, Istana Sebut Janji Kampanye Pemilu

Reporter: Andrian Pratama Taher, tirto.id - 28 Nov 2023 16:36 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Ari mengingatkan bahwa pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengesahkan pembangunan Nusantara menjadi undang-undang.
tirto.id - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap pernyataan kubu AMIN yang ingin mengevaluasi pembangunan Nusantara hingga mengembalikan ibu kota ke Jakarta sebagai janji politik.

"Kita tahu saat ini masa kampanye pemilu jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu," kata Ari di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Namun, Ari mengingatkan bahwa pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengesahkan pembangunan Nusantara menjadi undang-undang. Oleh karena itu, pembangunan akan tetap berjalan selama undang-undang tetap berlaku.

"Kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan Undang-Undang IKN dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimisasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang," kata Ari.

Gagasan penolakan pemindahan ibukota kembali bergema dari kubu AMIN. Terkini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya menawarkan gagasan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa PKS punya rekam jejak dalam isu pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Syaikhu menekankan bahwa PKS menolak gagasan tersebut dan mendukung Jakarta tetap sebagai ibukota Jakarta.

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan
Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur," ucap Syaikhu dalam acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu dalam keterangan pers yang diterima, Senin lalu.

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.

Gagasan penolakan pembangunan Nusantara lantas dipertegas oleh Juru Bicara Timnas AMIN
sekaligus politikus Partai Nasdem Surya Tjandra menegaskan publik perlu memahami perbedaan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemindahan ibu kota. Ia menegaskan bahwa AMIN mendorong pembangunan pusat pertumbuhan baru.

"Kalau membangun pusat pertumbuhan baru tentu kami mendukung, lepas dari IKN jadi pindah atau tidak, rencana pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas lain tetap bisa dilaksanakan selama studi
kelayakannya masuk," kata Surya Tjandra kepada Tirto, Senin.


Baca juga artikel terkait IKN atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri

DarkLight