tirto.id - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyoalkan logika kritik penolakan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas kubu pasangan capres cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Bahlil mengingatkan bahwa ada partai yang mendukung pembangunan IKN dalam koalisi mereka saat UU IKN disahkan oleh DPR RI.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju itu kan undang undang. Jadi kita itu di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Bahlil mengatakan pembangunan IKN terus berjalan. Ia pun menekankan bahwa pembangunan adalah kewajiban sebagai mandat undang-undang.
Bahlil membantah pembangunan IKN mengganggu investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Ia justru berkelakar koalisi yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin yang terganggung dengan pembangunan IKN.
"Enggak, mungkin mengganggu pasngan AMIN kali, investor enggak," ucap Bahlil.
Gagasan penolakan pemindahan ibu kota kembali bergema dari kubu AMIN. Terkini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelumnya menawarkan gagasan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa partainya selalu menolak gagasan tersebut dan mendukung Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur," ucap Syaikhu
Gagasan penolakan pembangunan Nusantara lantas dipertegas oleh Juru Bicara Timnas AMIN sekaligus politikus Partai Nasdem Surya Tjandra. Surya menegaskan publik
perlu memahami perbedaan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemindahan ibu kota.
Ia menegaskan bahwa AMIN mendorong pembangunan pusat pertumbuhan baru.
"Kalau membangun pusat pertumbuhan baru tentu kami mendukung, lepas dari IKN jadi pindah atau tidak, rencana pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas lain tetap bisa dilaksanakan selama studi kelayakannya masuk," kata Surya Tjandra kepada Tirto, Senin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
