Soal BPJS, Jokowi: Kebangetan Urusan Utang Sampai ke Presiden

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 17 Oktober 2018
Dibaca Normal 1 menit
Jokowi menegaskan ia tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperbaiki sistem agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas. Ia menilai utang BPJS ke rumah sakit seharusnya bisa diselesaikan oleh manajemen, tidak perlu sampai presiden.

"Mestinya sudah rampung lah di Menkes [Menteri Kesehatan], di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden dan ini kebangetan sebetulnya," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Presiden mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh.

Ia pun menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.

"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN [Jaminan Kesehatan Nasional], urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.

Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden.

"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, enggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," katanya.

Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.

"Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita tidak mudah, jadi jangan gampang komplain," katanya.


Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.

Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.

"Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," katanya.

Presiden kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan.

Jokowi menyatakan akan senantiasa memantau jalannya program tersebut sehingga setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.

"Di Papua, di Nabire, enggak ada rencana ke rumah sakit saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol saya mau cek, dan suaranya Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit enggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.

Namun ia mengaku tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan.

"Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi," tegas Presiden.


Baca juga artikel terkait BPJS KESEHATAN atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: antara
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight