tirto.id - “Enggak, liburan (sekolah) belum ada keputusan apa-apa, belum, belum, belum ada.”
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan hal itu usai meninjau fasilitas proyek kereta MRT di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018). Pernyataan Anies itu sekaligus menganulir keputusan wakilnya, Sandiaga Uno terkait jadwal libur sekolah selama sembilan hari saat perhelatan Asian Games, pada Agustus-September 2018.
Sandiaga sempat menggelar rapat bersama dengan kepala panitia penyelenggara Asian Games (INASGOC), Eric Thohir, di Balai Kota, Jakarta Pusat, 6 April lalu. Menurut Sandiaga, libur sekolah di Jakarta saat hajatan Asian Games untuk mengurangi kemacetan dan memenuhi syarat Dewan Olimpiade Asia yang mengharuskan jarak dari Wisma Atlet Kemayoran menuju Komplek GBK Senayan dapat ditempuh dalam waktu 35 menit.
“Persiapannya sudah matang. Kami akan terus sempurnakan persiapannya. Mudah-mudahan akan ada beberapa simulasi. Tadi keputusan besarnya adalah meliburkan sekolah,” kata Sandiaga.
Sayangnya, keputusan tersebut dianulir oleh Anies. Ketika ditanya kembali terkait pernyataan Sandiaga, Anies lagi-lagi menegaskan bahwa dirinya belum mengambil keputusan apapun terkait hal tersebut. Kepada para wartawan, hal itu ia sebutkan berulang-ulang “belum ada, belum ada, belum, belum ada, titik.”
Kesan tak kompak antara Anies dan Sandiaga terkait kebijakan Pemprov DKI bukan kali pertama. Keduanya juga pernah berbeda pendapat mengenai groundbreaking rumah tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara. Acara yang semula direncanakan pada Rabu, 28 Februari 2018 ternyata dibatalkan.
Saat itu, Sandiaga beralasan pembatalan dilakukan lantaran belum tercapainya kesepakatan antara Pemprov DKI dan pengembang soal harga dan skema pembiayaan. Sandi bahkan mengatakan bahwa groundbreaking tidak dibatalkan, melainkan ditunda.
Namun, pernyataan Sandiaga itu bertolak belakang dengan Anies Baswedan. Di hari yang sama, Anies justru mempertanyakan rencana groundbreaking yang sebelumnya bakal dilakukan oleh Sandiaga.
“Yang bilang [groundbreaking] hari ini siapa juga? Makanya kemarin ditanyain [sama wartawan] saya enggak mau komentar,” kata Anies, akhir Februari 2018.
Selain dua contoh di atas, Anies dan Sandiaga juga bersilang pendapat mengenai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Ketika Sandiaga mengatakan akan membuat diskresi agar keberadaan PKL di Kawasan Melawai tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Anies Baswedan hanya mengatakan bahwa Pemprov DKI masih melakukan kajian.
“Yang penting semuanya harus ditertibkan terus ditata. Tapi bagaimananya, nanti kami lihat," kata Anies, pada 2 Maret 2018.
Tidak Ada Koordinasi
Silang pendapat antara Anies dan Sandi saat mengambil keputusan mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Jakarta, Trubus Rahardiansyah mengatakan, ketidakkompakan keduanya mengindikasikan inkonsistensi kebijakan.
Menurut Trubus, ada kebijakan yang belum selesai dibahas, tetapi karena tidak dikoordinasikan dengan baik, maka keduanya tidak sengaja mengatakannya kepada publik.
“Mereka tidak satu koordinasi. Kemungkinan kebijakan tersebut masih setengah matang, tetapi sudah diberitakan ke media,” kata Trubus kepada Tirto, Jumat (13/4/2018).
Selain itu, Trubus menilai, ketidakkompakan itu juga disebabkan latar belakang keduanya yang bukan birokrat. Trubus membandingkannya dengan gubernur dan wakil gubernur DKI sebelumnya, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Djarot Saiful Hidayat. Trubus mengatakan, ketiganya pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur.
“Penyebab utamanya adalah kapasitas. Misalnya dulu Jokowi, Ahok dan Djarot, kan, pernah menjadi wali kota dan bupati sehingga memiliki pengalaman birokrasi. Sedangkan Anies-Sandi belum punya kapasitas [sebagai birokrat]. Makanya banyak kebijakannya yang inkonsisten,” kata Trubus.
Trubus juga menyinggung soal kasus penderekan mobil Ratna Sarumpaet. Dalam menangani kasus ini, ada ketidakkompakan antara Anies dan Sandi. Saat itu, kata Trubus, Sandi menyatakan tidak mentolerir tindakan parkir mobil di pinggir jalan, sementara Anies malah sebaliknya.
Trubus menyarankan, pihak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan konsolidasi internal sebelum memutuskan kebijakan diumumkan kepada publik. “Harus konsolidasi internal. Harus kajian dulu. Jadi saling ketemu, saling rapat, sering berdiskusi dan pembagian tugasnya yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono mengatakan, ketidakkompakan Anies-Sandi itu disebabkan oleh tidak maksimalnya kegiatan rapat pimpinan antara gubernur-wakil gubernur dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kalau rapimnya maksimal, tidak mungkin simpang-siur informasi. Karena biasanya informasi dapat dari rapim, dari rapim tersebut memutuskan siapa yang men-declear,” kata Gembong.
Menurut Gembong, ketidakkompakan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, bisa juga memberikan kesan kepada publik bahwa keduanya tidak harmonis dalam memimpin ibu kota dan menjalankan pemerintahan.
“Ini tanda-tanda bahwa para pemimpin ini tidak kompak dalam menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta,” kata Gembong.
Tirto berusaha meminta tanggapan dari Anies dan Sandiaga terkait ketidakkompakan mereka. Sayangnya, ketika ditemui Tirto, di Gedung G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Anies tidak mau berkomentar. Sementara Sandiaga hanya menjawab singkat.
Sandiaga mengklaim, selama ini dirinya dan Anies bekerja sama dengan baik. “Kami masih bekerja dengan baik, jangan khawatir,” kata Sandiaga.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Abdul Aziz
