tirto.id - Pemprov DKI Jakarta membatalkan groundbreaking rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, yang semula direncanakan pada Rabu (28/2/2018). Padahal, di atas lahan milik PT Nusa Kirana yang dijadikan lokasi groundbreaking, tenda-tenda dan panggung didirikan sejak kemarin.
Dalam postingan di akun Instagram Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, @bang_ipul_DKI, sebuah backdrop besar bertuliskan "Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 rupiah" terlihat sudah dipasang. Di dalamnya, tertulis pula keterangan "Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rorotan - Jakarta Utara. Rabu, 28 Maret 2018."
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beralasan pembatalan dilakukan lantaran belum tercapainya kesepakatan antara Pemprov dan pengembang soal harga dan skema pembiayaan.
"Saya inginnya sih kita jangan terlalu terburu-buru, tapi kita pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kita memberikan rumah DP nol rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp3,7 juta sampai angka Rp7 juta," ungkap Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).
Menurut Sandi, proyek itu tidak dibatalkan melainkan hanya ditunda. "Arahan saya jangan dipaksakan. kalau memang ada yang belum sinkron tunda saja dulu. Pastikan, kan dari segi harga, dari skema itu kemarin belum ada sinkronisasinya. jadi yang penting kita tidak memberikan kesan yang membingungkan kepada masyarakat kalau ini program pemerintah atau program swasta," jelasnya.
Rencana Groundbreaking ini sebelumnya disampaikan oleh Sandiaga dua hari lalu. PT Nusa Kirana, yang juga merupakan kontraktor proyek pembangunan, akan membantu Pemprov mendorong penyediaan 100 unit hunian rumah tapak program DP 0 rupiah di atas lahan 1,3 hektare milik mereka--tepat di belakang SMAN 115 Jakarta yang sebagiannya masih merupakan areal persawahan.
"Tanggal 28 ini (Februari), insyaallah di groundbreaking. mudah-mudan sesuai," kata dia.
Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Anies justru mempertanyakan rencana Groundbreaking yang sebelumnya disebut Sandi bakal dilakukan hari ini. "Yang bilang (Groundbreaking) hari ini siapa juga? Makanya kemarin ditanyain (sama wartawan) saya enggak mau komentar," ujarnya.
Ia belum bisa memastikan kapan program itu akan dilanjutkan. Yang jelas, kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu, "kalau melibatkan pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya."
"Warga punya harapan sangat besar pada soal rumah milik, hunian milik. Karena itu kita tidak ingin ada langkah atau seremoni yang sekedar untuk memenuhi harus ada rumah. Kita matangkan dulu," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
