tirto.id - Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) berharap agar direksi PT Pos Indonesia (Persero) mau membuka pintu dialog dengan para pegawainya.
Harapan tersebut disampaikan SPPI KB saat menggelar audiensi dengan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada Rabu (6/2/2019) kemarin.
“Saat itu kami sempat meminta dialog pada 23 Januari 2019, tapi tidak ada respons. Kemudian ada keterlambatan pembayaran gaji dan teman-teman memutuskan untuk menggelar aksi damai, pada Minggu (3/2/2019) baru ada balasan audiensi,” jelas Ketua Umum SPPI KB Akhmad Qomarudin kepada Tirto, Kamis (7/2/2019) pagi.
Akhmad pun mengakui bahwa audiensi dengan manajemen PT Pos Indonesia (Persero) sempat berlangsung pada 4 Februari 2019. Akan tetapi, perseroan tidak memenuhi permintaan SPPI KB yang berharap bisa bertemu dengan seluruh jajaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
Menurut Akhmad, yang hadir untuk menemui SPPI KB saat itu hanyalah tiga orang pengurus inti. Akhmad mengatakan, SPPI KB kala itu menginginkan agar jajaran direksi memaparkan capaian kinerja selama tiga tahun kepemimpinan.
Oleh karena itu, Akhmad menilai perlu adanya kehadiran seluruh anggota direksi.
“Pertemuan itu berlangsung setelah gaji terlambat [dibayarkan]. Saat itu saya masih menunggu respons dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Di sisi lain, izin untuk aksi damai kemarin ini sudah muncul,” ujar Akhmad.
Tak hanya mengkritik sikap perseroan dalam memberikan respons terhadap permintaan audiensi pegawainya, Akhmad juga sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Pos Indonesia (Persero) yang menunda pembayaran gaji pegawainya.
Menurut dia, tidak pernah ada sejarah sebelumnya demo mengakibatkan pembayaran gaji pegawai jadi tersendat.
“Kami cukup kecewa dengan holding statement itu. Janganlah demo di Bandung yang diikuti sekitar 160 orang itu jadi pembenaran [untuk terlambat membayarkan gaji],” pungkas Akhmad.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
