tirto.id - Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) menyampaikan kekecewaannya terhadap direksi Pos Indonesia. Puncak dari kekecewaan yang lantas membuat para pegawai melakukan aksi demonstrasi ialah keputusan direksi untuk menunda pembayaran gaji karyawannya.
“Keterlambatan pembayaran gaji pada Februari 2019 merupakan salah satu penyebabnya. Namun [aksi] ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pimpinan,” kata Ketua Umum SPPI KB Akhmad Qomarudin di depan Kementerian BUMN, Jakarta pada Rabu (6/2/2019).
Lebih lanjut, Akhmad menyampaikan alasan dari penundaan gaji itu karena adanya demonstrasi pegawai di Jawa Barat. Alasan itu pun dinilai terlalu mengada-ada lantaran SPPI KB meyakini bahwa selama ini tidak pernah ada sejarahnya aksi demo berdampak pada kelancaran gaji pegawai.
Akhmad pun menilai penundaan pembayaran gaji itu tak lain dikarenakan kinerja perusahaan pelat merah yang memburuk. Selain persoalan gaji, Akhmad menyebutkan bahwa Pos Indonesia selama ini juga melakukan efisiensi secara menyeluruh bagi para pegawainya di level yang relatif rendah.
“Lalu ada juga disparitas penghasilan di antara pegawai di kalangan atas dan di kalangan bawah,” ucap Akhmad.
Oleh karena merasa kinerja direksi yang buruk, aksi demonstrasi SPPI KB pada pagi hingga siang hari ini (6/2/2019) cenderung menuntut pada penggantian direksi. Aksi pun dilakukan para pegawai dari Kantor PT Pos Indonesia di dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, lalu menuju ke Kementerian BUMN, dan akan dilanjutkan ke Istana Negara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
