Menuju konten utama

SBY Bantah Bahas Bagi-Bagi Kekuasaan dalam Pertemuan Demokrat-PAN

"Tentang mungkin bagi-bagi kursi di kabinet, mungkin juga siapa cawapres dan seterusnya itu tidak kami bahas," kata SBY

SBY Bantah Bahas Bagi-Bagi Kekuasaan dalam Pertemuan Demokrat-PAN
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbincang saat menerima kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah melakukan pembahasan berkaitan pembagian kekuasaan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018).

Mereka pun tidak melakukan lobi-lobi terkait pemilihan cawapres setelah bakal calon presiden 2019 Prabowo Subianto menemui SBY, Selasa (24/7/2018) lalu.

"Tentang mungkin bagi-bagi kursi di kabinet, mungkin juga siapa cawapres dan seterusnya itu tidak kami bahas," kata SBY di kediamannya Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2018).

SBY mengatakan, pemilihan cawapres merupakan kehendak dari calon presiden. Capres tentu diberikan kebebasan untuk memilih pendamping dalam memimpin bangsa. Capres berhak mencari pendamping yang satu visi dan misi dalam membangun bangsa.

"Tentu mempertimbangkan segala aspek dan juga mungkin mendengarkan usulan dari partai-partai koalisi tetapi kita menghormati capres dan pada saatnya tentu akan mengumumkan siapa yang diharapkan akan mendampingi," kata SBY.

SBY mengaku akan semakin intens bertemu dengan PAN. Selain PAN, Demokrat juga akan intens dengan Partai Gerindra yang telah lebih dulu ditemuinya kemarin malam.

"Kemudian kami sepakat pula mulai hari ini hingga tanggal 10 agustus mendatang meningkatkan intensitas pertemuan kami," ujar Mantan Presiden itu.

Apabila memang diizinkan membuat koalisi, SBY mengaku Demokrat akan terlibat pembicaraan dengan beberapa partai yang bukan pendukung Presiden Joko Widodo. Mereka akan segera rumuskan visi dan misi kubu di luar Jokowi.

Demokrat juga akan menawarkan konsep kebijakan serta nama calon presiden dan calon wakil presiden yang pihaknya usung agar masyarakat bisa menilai visi dan misi tersebut.

"Saya optimistis bahwa kebijakan yang kami tawarkan nanti klop dengan harapan mereka karena satu tahun ini selain kami mempelajari hasil survei apa di mata rakyat yang belum baik apa yang sudah baik. Sesuai falsafah yang kami anut yang baik lanjutkan," katanya.

SBY memastikan nantinya kebijakan yang akan ditawarkan oleh pihak mereka akan masuk akal dan tidak terlalu banyak janji manis.

"Dalam kerja intensif hari-hari ini ke depan hingga tanggal 10 Agustus apakah bisa untuk meyakinkan rakyat bahwa koalisi ini mengerti persoalan mereka, tidak terlalu banyak berjanji. Ditawarkan masuk akal," ucap dia lagi.

Hal senada diungkapkan Zulkifli Hasan. Ia membantah pembicaraan berkaitan dengan capres-cawapres di 2019.

"Saya garisbawahi betul permintaan pak SBY tadi. memang kami tidak bicara soal capres dan cawapres," kata Zulkifli di tempat yang sama.

Pria yang juga Ketua MPR itu menyebut, mereka lebih berfokus pada masalah kebangsaan. Mereka mencari jawaban untuk masalah bangsa. Selain itu, Demokrat-PAN sepakat ingin membangun konsep politik kebangsaan serta menghapus politik Sara dalam pertemuan tersebut.

"Kami sepakat mengembangkan apa namanya kita sebut politik kebangsaan. Bagaimana menghadirkan pemerintahan yang sungguh-sungguh berlaku adil berpihak kepada rakyat tanpa tawar-tawar. Kira-kira itu garis besar yang kami tawarkan," kata Zulhas.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yantina Debora