tirto.id - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mencatat sekitar 8,87 persen yang terpapar COVID-19 adalah mereka yang masih berusia anak sekolah atau pelajar.
"Berdasarkan hasil analisis data Covid-19 pada rentang usia sekolah diketahui bahwa jumlahnya menyumbang sebesar 8,87% dari total kasus nasional," kata Wiku dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Dalam data yang disampaikan Satgas COVID-19 persentase kasus COVID-19 tertinggi berada pada tingkat SD (7-12 tahun) dengan angka 17.815 atau 29.8 persen. Kemudian diikuti umur SMA (16-18 tahun) dengan 13.854 kasus atau 23,17 persen; SMP (13-15 tahun) sebesar 11.239 atau 18,8 persen; TK (3-6 tahun) sebesar 8.556 atau 14,3 persen dan PAUD (0-2 persen) 8.292 atau 13,8 persen.
Wiku mengatakan, provinsi yang selalu berada di 10 besar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Konsisten.
"DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah konsisten tempati 4 teratas pada seluruh golongan umur rentang usia sekolah," kata Wiku.
Wiku pun menyampaikan anak usia sekolah yang meninggal akibat COVID-19 ini. Berdasarkan data yang disampaikan Wiku, Jawa Timur menjadi juara kematian anak usia sekolah di rentang umur 3-18 tahun.
Di rentang usia 0-2 tahun, Sulawesi Utara berada di peringkat pertama (6,78 persen). Lalu disusul NTB (4,72 persen) dan NTT (4,35 persen).
Untuk rentang umur 3-6 tahun, peringkat pertama berada di Jawa Timur (4,6 persen) lalu disusul Riau (0,73 persen) dan Kepulauan Riau (0,72 persen). Di rentang 7-12 tahun, Jawa Timur berada di peringkat pertama (4,6 persen) lalu Gorontalo (1,49 persen) dan Sulawesi Selatan (1,47 persen).
Di rentang usia 13-15 tahun, Jawa Timur kembali teratas dengan 4,96 persen. Lalu disusul oleh Gorontalo (2,08 persen) dan NTB (0,85 persen). Terakhir untuk rentang 16-18, Jawa Timur kembali di peringkat pertama (4,62 persen) lalu Gorontalo (1,6 persen) dan Aceh (1,35 persen).
Wiku berharap, data yang disampaikan Satgas bisa menjadi pertimbangan daerah untuk mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka atau tidak. Ia berharap, daerah lebih fokus pada penanganan COVID daripada menerapkan pelajaran tatap muka.
"Apabila ada daerah yang merasa siap melakukan pembelajaran tatap muka harus terlebih dulu paham komitmen yang dibutuhkan untuk terapkan disiplin prokes serta memiliki strategi yang jelas untuk memulai proses pembelajaran tatap muka," tutur Wiku.
"Dibutuhkan peninjauan mendalam, tidak hanya terkait kesiapan dan kesepakatan pihak daerah, sekolah, dan ortu, namun juga harus serta merta memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi Covid terkini. Jangan sampai ada kecerobohan yang menimbulkan naiknya angka kasus di masa kedaruratan kesehatan," kata Wiku.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
