tirto.id - "Pada 2020, penguasa Cina akan mengimplementasikan sistem Orwellian yang digunakan untuk mengendalikan hampir segala aspek kehidupan manusia, yang disebut skor kredit sosial," kata Mike Pence, Wakil Presiden Amerika Serikat, di 2018 lalu dalam ceramahnya di Hudson Institute.
Pence, sebagaimana ditulis Louise Matsakis dari Wired, menitikberatkan skor kredit sosial itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, kata Pence, "(sistem skor tersebut) akan 'memudahkan mereka yang dipercaya oleh pemerintah cina untuk berpergian ke mana pun, (tetapi) akan menyulitkan mereka yang memiliki skor buruk untuk mengambil satu langkah pun.'"
Skor kredit sosial, merujuk pada publikasi berjudul "Ikhtisar Rencana Pembangunan Sistem Kredit Sosial” oleh pemerintah Cina pada 14 Juni 2014 lalu, berkisah tentang bagaimana negara memanfaatkan big data—dari rekam jejak WeChat, Weibo, dan berbagai sumber tambang data lainnya—para warganya untuk menciptakan skor: baik-buruk, untuk segala aspek kehidupan.
Ini, masih merujuk tulisan Matsakis, seolah membuat mimpi buruk teknologi dalam serial Black Mirror masuk ke kehidupan nyata.
Sistem skor sosial Cina memang menakutkan. Paling tidak, ini terjadi pada minoritas Muslim Uyghur yang berada di Provinsi Xinjiang, Cina. Pemerintah Cina sejak 2017 melakukan aksi bersih-bersih Muslim Uyghur memanfaatkan aplikasi komputer yang dibuat CETC, perusahaan pencipta peralatan militer yang dimiliki pemerintah Cina.
Selain skor sosial, Cina pun diprotes dunia internasional karena kelakuannya menciptakan tembok pembatas dunia maya antara Cina dan dunia internasional melalui "The Great Firewall of China."
Pasca-masuknya teknologi Internet ke Cina di Januari 1996, negeri tirai bambu itu mulai membangun tembok penyensoran internet yang mencakup pada pembicaraan-pembicaraan yang berseliweran melalui internet, pengendalian ruang-gerak, dan bahkan memblokir situs web asing.
Selain itu, "tembok Cina" itu juga ditujukan untuk menurunkan laju lalu lintas internet dari Cina menuju luar negeri. Hal ini terkait dengan biaya bandwidth internasional yang harus dibayar mahal jika laju lalu lintas menuju situs web-situs web luar terlampau banyak. Sebagaimana dikutip dari Business Insider, pada tahun 2010, terdapat 1,3 juta situs web yang diblokir otoritas Cina.
AS, dan dunia internasional lain, melihat tingkah laku penguasa Cina sebagai hal buruk. Tapi, benarkah?
Masih dari Wired, Jeremy Daum, peneliti senior pada Paul Tsai China Center, Yale Law School, menegaskan bahwa "saya yakin Anda akan menemukan persentase yang lebih besar dari orang Amerika yang menyadari kredit sosial Cina, daripada Anda akan menemukan orang-orang Cina yang menyadari kredit sosial Cina."
Kredit sosial dan Tembok Maya Cina memang meresahkan, tetapi itu sesungguhnya merupakan hal yang 'biasa saja.' Situasi yang serupa sesungguhnya juga di negara-negara lain. AS, misalnya, melalui National Security Agency (NSA), sebagaimana diwartakan The Guardian, menyimpan metadata online jutaan pengguna internet, terlepas dari apakah orang-orang yang datanya disimpan NSA sedang diselidiki agen itu atau tidak.
Metadata itu, sebut The New York Times, dibangun untuk membangun profil sosial warga AS dengan menambang berbagai data dari hasil aktivitas daringnya. Lebih mengejutkan lagi, NSA pun diketahui membeli data-data warganya dari perusahaan-perusahaan komersial, misalnya penyedia kartu kredit.
Di belahan dunia lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani peraturan tentang 'kedaulatan internet,' populer disebut Runet, pada awal Mei 2019. Pemerintah Rusia mesti menciptakan infrastruktur Domain Name System (DNS) sendiri. Sebagai catatan, DNS merupakan sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau domain.
Secara sederhana, diwartakan CNN, Rusia hendak mencipta jaringan internet sendiri yang mampu bekerja tanpa bantuan negara lain. Runet diperkirakan menelan biaya 20,8 miliar rubel atau sekitar Rp4,5 triliun.
Cina yang 'Baik-Baik Saja'
Awal mula sentimen negatif terhadap kebijakan digital Cina, masih dari Wired, bersumber pada publikasi American Civil Liberties Union yang sama sekali tak beroperasi di negeri itu. Salah satu hasil kerja mereka, yang ditulis salah satu penelitinya bernama Jay Stanley, ialah publikasi berjudul "China’s Nightmarish Citizen Scores Are a Warning for Americans."
Alih-alih melakukan penelitian langsung di lapangan, tulisan itu disusun pada sumber tangan-kedua. Publikasi itu sebagian besar bersumber dari cerita serupa di Privacy News Online, yang berdasarkan pada artikel dari situs web Swedia.
Padahal, ada "lost in translation" antara apa yang dipahami publik AS tentang kredit sosial dengan versi Cina. Bagi warga AS, kredit sosial menandakan suatu "referensi hubungan interpersonal." Bagi publik Cina, hal ini merupakan "kepercayaan publik."
Kebijakan Cina di sektor digital ternyata memberikan dampak positif bagi dunia teknologi domestik, yakni kemunculan layanan-layanan baru buatan orang Cina seperti Weibo (pengganti Facebook dan Twitter) serta Baidu (pengganti Google) serta Alibaba (pengganti Amazon). Layanan itu menggantikan peranan Facebook, Twitter, Google hingga Amazon dan tak kalah canggih dari produk-produk teknologi barat tersebut.
Lebih lanjut, layanan digital di Cina yang paling gemilang adalah WeChat. WeChat lahir pada 2010 dari rahim Tencent Guangzhou Research and Project Centre. Sebelum WeChat, Cina adalah negara yang biasa-biasa saja dalam ranah digital. Untuk berkomunikasi via protokol internet, warga tirai bambu menggunakan QQ, peranti lunak pesan instan pada komputer yang dimiliki Tencent. Ponsel pintar saat itu belum populer.
Namun, merespons kelahiran iPhone dan Android, Tencent akhirnya membentuk tiga tim internal dengan tugas sederhana: menciptakan serupa QQ untuk perangkat mobile. Sebagaimana dilansir South China Morning Post, Zhang Xiaolong alias Allen Zhang, yang pernah memimpin divisi QQ Mail di Tencent, sukses menciptakan aplikasi pesan instan mobile.
WeChat tak hanya memfasilitasi pengiriman pesan. Kemajuan teknologi di bidang QR Code, melahirkan dompet digital WeChat Pay. Pada 2019, uang senilai 26,9 triliun Yuan berputar dalam platform pembayaran digital. WeChat termasuk yang diuntungkan. Bagaimana tidak, 76 persen responden dalam survei di Statista menyatakan mereka menggunakan WeChat. Pada kuartal I-2019, Tencent memperoleh uang senilai 27,2 miliar Yuan. Sebanyak 16 persen dari perolehan itu disumbang WeChat.
WeChat menginspirasi. Bukan hanya bagi perusahaan rintisan (startup) lokal, tapi juga internasional.
Selain itu, akibat kebijakan ketat Cina soal dunia digitalnya ini, startup lokal tumbuh subur untuk melayani kebutuhan-kebutuhan warganya. Hingga 2018, mengutip Pymnts, terdapat hampir 100 startup yang memiliki valuasi lebih dari USD1 miliar.
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
