tirto.id - Sebanyak sembilan juta lebih warga Cina telah dilarang membeli tiket pesawat dan tiga juta lainnya tidak diperbolehkan membeli tiket kereta kelas bisnis. Ini karena para warga tersebut mendapat penilaian "kredit sosial" yang buruk.
Penilaian sosial ini telah berlaku di Cina dan dibangun sejak tiga tahun lalu. Pengusaha dan individu yang dapat dipercaya akan diberi imbalan, sementara mereka yang melakukan kesalahan sosial seperti penipuan, menyebarkan informasi palsu akan didiskreditkan.
Mereka yang terbukti melakukan kesalahan finansial, seperti pengusaha yang gagal membayar asuransi sosial atau orang-orang yang menolak membayar denda, juga akan menghadapi pembatasan.
Dengan sistem kredit sosial ini, pemerintah Cina tidak hanya menilai warga negara berdasarkan hal-hal seperti perilaku kriminal dan kesalahan finansial. Mereka juga mendapat skor berdasarkan pada apa yang mereka beli, katakan, dan lakukan. Warga yang memiliki "skor" rendah harus menghadapi hukuman dan pembatasan., demikian dikutip dari The Verge.
China telah bekerja untuk meluncurkan sistem versi penuh pada tahun 2020, namun beberapa versi awal sudah ada di tempat.
Dari laporan Tirto menyebutkan, sampai 2020 nanti, pemerintah Cina juga akan menambahkan regulasi-regulasi tambahan untuk melancarkan program ini. Di antaranya tentang energi terbarukan, e-commerce dan aktivitas online, serta kalkulasi harga.
Setelah 2020, pemerintah Cina akan segera menginklusi seluruh sektor dan industri. Mereka juga akan membangun sistem monitoring real-time: untuk mengawasi kegiatan online, emisi, dan pelacakan kendaraan.
Pada 16 Maret lalu, diumumkan pula bahwa pelancong yang menggunakan tiket kedaluwarsa atau merokok di kereta api juga dimasukkan dalam daftar hitam, menurut pernyataan yang dikeluarkan di situs web Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, seperti dilansir Channel News Asia.
Sementara itu, peraturan baru dari komisi itu menyebutkan mulai bulan Mei, warga Cina yang berpangkat rendah dalam sistem "kredit sosial" akan terancam dilarang membeli tiket pesawat atau kereta api sampai satu tahun.
Namun, sistem ini dianggap masih buram dan membatasi hak masyarakat. Warga cenderung ditandai karena pelanggaran kecil seperti membiarkan sepeda diparkir di jalan atau mengeluarkan permintaan maaf yang dianggap "tidak tulus.”
"Pemerintah Cina dengan jelas berharap dapat menciptakan sebuah kenyataan di mana kepicikan birokrasi dapat secara signifikan membatasi hak masyarakat," ujar peneliti senior Human Rights Watch Maya Wang pada Desember lalu.
Argumen lain menyatakan bahwa sistem ini pada dasarnya dapat membantu warga Cina untuk mengidentifikasi kenalan baru. Sebab sistem ini menyimpan data riwayat aktivitas hingga kejahatan yang dilakukan seseorang.
Soal pengawasan, meski rencana sistem kredit sosial banyak dikritik, perilaku negara mengintai warganya sendiri sudah jadi rahasia umum di seluruh dunia. Di AS misalnya, setidaknya ada 24,9 perangkat yang terhubung per 100 penduduk ke National Security Agency (NSA) untuk meneliti setiap percakapan dan hal rahasia lainnya yang dilakukan oleh warga AS.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
