tirto.id - Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Wiweko mengakui ada ribuan hasil tes positif COVID-19 di Jawa Barat belum diumumkan ke publik. Dampaknya saat diumumkan, data lama tersebut seolah-olah hasil pengetesan sehari sebelumnya.
“Kemarin kita masih melihat selisih data yang belum dilaporkan oleh Jawa Barat khususnya di Labkesda Jawa Barat itu sekitar 2.000 atau 3.000 hasil pemeriksaan. Karena memang untuk mengentri data ini masih membutuhkan waktu,” kata Nadia dalam Webinar ‘Tatakelola Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’, Rabu (3/2/2020).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya mengeluh data lama diumumkan Kemenkes, sehingga akumulasi kasus membengkak. Pada 27 Januari, kasus Jabar sekitar 3.100. Menurut Ridwan, 1.900 kasus lama yang baru dilaporkan, sedangkan kasus baru 1.200.
"Kasus harian yang ditetapkan oleh laboratorium itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat itu banyak sekali kasus lama,” kata Ridwan Kamil, Senin (1/2/2021)
Ridwan mengusulkan Kemenkes memangkas birokrasi pendataan kasus COVID-19 agar data yang diumumkan tampak sesuai situasi lapangan.
Permintaan Ridwan belum bisa dipenuhi. Menurut Nadia, keterlambatan pelaporan tidak lepas dari perubahan sistem pencatatan dan pelaporan data. Sistem pelaporan juga berjenjang dari puskesmas, kabupaten/kota, sampai ke laboratorium.
Kemenkes, klaim Nadia, sudah berupaya mengurangi beda data antara daerah dan pusat.
“Kalau memang data itu ada keterlambatan, iya saya setuju kita harus segera lakukan validasi untuk kemudian menyamakan data pusat dan daerah, tapi untuk intervensi itu bisa dilakukan langsung oleh daerah,” kata Nadia yang juga menjabat Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Zakki Amali
