Ribuan Pecalang se-Bali Tolak Premanisme Berkedok Ormas

tirto.id - Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat se-Bali berkumpul untuk menghadiri Gelar Agung Pecalang yang diselenggarakan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Sabtu (17/05/2025).

Para pecalang tersebut kompak mengenakan seragam berwarna hitam, lengkap dengan saput poleng (kain yang berwarna hitam dan putih) dan udeng (penutup kepala) senada. Beberapa di antara mereka juga mengenakan kacamata hitam.

Selain pecalang, terdapat 15 orang pecalang istri (wanita) dari Batukaru, Kabupaten Tabanan, yang juga turut hadir di sana. Mereka telah berkumpul sejak pukul 08.00 pagi untuk membahas keamanan dan ketertiban di Bali, serta insentif yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Ribuan pecalang tersebut menyampaikan tiga poin pernyataan sikap dalam Gelar Agung Pecalang. Pertama, menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, kekerasan, dan intimidasi.

Menurut para pecalang, tindakan tersebut menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali yang sudah kondusif.

Kedua, mendukung aparat penegak hukum, seperti TNI dan Polri, dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali, serta menindak ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas. Ketiga, mendukung sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (SIPANDUBERADAT) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wilayah Bali.

“Akhir-akhir ini ada penolakan preman-preman yang berbaju ormas, berkedok ormas. Atas inisiatif Pasikian Pecalang Bali, mereka ingin menyatukan sikap supaya satu. Meskipun mereka tidak dapat honor, insentif, atau gaji, mereka tetap semangat mengabdi. Sudah ribuan tahun pecalang ini, jauh sebelum NKRI ada,” ungkap Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, seusai Gelar Agung Pecalang, Sabtu (17/05/2025).

Oleh sebab itu, Sukahet mengeklaim pihak MDA akan mengupayakan pecalang se-Bali untuk mendapatkan insentif. Selama ini, pecalang di Bali mengabdi secara tulus dan ikhlas tanpa memperoleh bayaran untuk menjaga desa adat masing-masing.

“Mudah-mudahan. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang sangat pro dengan adat dan budaya Bali. Pecalang itu adalah terdepannya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana, mengungkap Gelar Agung Pasikian Pecalang Bali dilakukan untuk menegaskan sikap pecalang terhadap premanisme berkedok ormas yang ada di Bali.

Awalnya, pecalang di beberapa desa adat sudah secara sporadis menyatakan sikap penolakan terhadap ormas premanisme.

“Dari apa yang viral di media sosial, dari aspirasi-aspirasi pecalang desa adat, yang menyatakan sikap penolakannya pada ormas tertentu di sana. Banyak yang menghubungi kami di pecalang provinsi untuk diadakan semacam kebulatan tekad pecalang desa adat,” ucap Pradnyana di lokasi, Sabtu (17/05/2025).

Pradnyana berharap aspirasi pecalang desa adat se-Bali tidak bias dari tujuan mulianya, yaitu mengamankan dan melestarikan Bali. Dia juga berharap terdapat perhatian dari pemerintah atau instansi lainnya mengenai kesejahteraan pecalang.

Menurutnya, belum ada komunikasi dengan pemerintah terkait insentif.

“Karena semeton (teman-teman) pecalang Bali ini sifatnya ngayah (sukarela), tidak ada istilahnya mendapatkan insentif, gaji, atau segala macam. Memang bukan itu tujuan kita untuk menjadi pecalang. Tujuan kita untuk nindihin gumi (membela negeri) Bali dan menjaga keamanan di wewidangan (wilayah) desa adat,” tutupnya.