Indeks Ormas

Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Suhartanto, menyebutkan bahwa bentrokan itu berawal dari kesalahpahaman salah satu kelompok.

Asep berharap keikutsertaan 5.000 anggota ormas ini bisa menjadi langkah mensukseskan program Jaga Jakarta mewujudkan kamtibmas yang aman.

PP 39/2025 mengatur pemberian prioritas kepada koperasi, UMK, atau badan usaha yang dimiliki Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan tambang.

Banser, kelompok keamanan, dan perwakilan para pemuda lintas agama adalah mitra TNI dalam merawat serta menjaga toleransi.

Menurut laporan SETARA Institute, ormas keagamaan dan pemda menjadi aktor kunci dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Tanah Air.

Polisi masih menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan anggota Brimob yang ikut dalam aksi pengeroyokan.

Sebanyak delapan wartawan menjadi korban intimidasi dan pengeroyokan saat meliput inspeksi mendadak (sidak) KLH di Banten.

Profil JATMA Aswaja & apakah ada kaitannya dengan JATMAN NU? Simak ulasannya berikut.

Pemerintah dan aparat harusnya proaktif berperan menjaga keadilan kultural dan konstitusional, bukan sekadar menengahi.

Simak pengertian, tugas, dan fungsi Organisasi Masyarakat (Ormas) berdasarkan undang-undang. Cek juga hak dan kewajiban Ormas melalui artikel berikut.

Bima menegaskan, ormas yang melanggar aturan, termasuk premanisme, bisa disanksi administratif, pidana, hingga pembubaran sesuai aturan yang berlaku.

BMKG berencana bangun Gedung Arsip di lahan sengketa, tapi sejak November 2023 diganggu pihak yang mengaku ahli waris dan ormas.

Polda Metro Jaya berharap agar pemerintah daerah ikut menangani ormas yang melakukan pelanggaran, salah satunya melakukan tindak premanisme.

Uang pemerasan total miliaran rupiah diperoleh para pelaku sejak 2020 dan dilakukan tiap jam malam dengan alasan uang keamanan kepada para pedagang pasar.

Polisi pun memastikan sudah menetapkan total 31 anggota PP dalam kericuhan di RSUD Tangsel, termasuk Ketua MPC PP Tangsel, MR.

Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengevaluasi tindakan menguasai lahan milik negara oleh sebuah ormas.

Kegiatan pemberian izin dari ormas untuk membuka lapak kepada para pedagang itu diketahui telah meraup keuntungan puluhan juta rupiah.

Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nusron menuturkan tidak boleh ada ormas-ormas yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti kuat.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, meyakini aparat penegak hukum (APH) bakal memberantas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan warga.