tirto.id - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno baru saja diperiksa KPK karena dugaan keterlibatannya dalam kasus gratifikasi tambang untuk pemberian jasa pengamanan. Apa sebenarnya ormas PP itu?
Japto diperiksa KPK pada Selasa (10/3/2026) lalu. Pemeriksaan itu dilakukan KPK untuk mendapatkan keterangan Japto selaku saksi dalam kasus dugaan gratifikasi pertambangan di Kutai Kartanegara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan KPK agar mendapatkan keterangan Japto terkait sejumlah perusahaan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kemudian membuat pernyataan pada Rabu (11/3). Dalam keterangannya, Asep menyebut bahwa ada dugaan aliran dana yang diterima Japto dalam kasus gratifikasi.
"Kemudian terkait dengan pemeriksaan saudara J ini beberapa atau uangnya apakah diterima setiap bulan, jadi itu informasi yang kami terima memang ini diberikan setiap bulan," katanya.
Lantas, apa sebenarnya organisasi Pemuda Pancasila yang diketuai Japto Soerjosoemarno ini? Mengapa organisasi ini bisa membuat ketuanya diperiksa KPK?
Profil Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila adalah organisasi paramiliter yang berdiri sejak 1959. Organisasi ini semula didirikan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan nama Pemuda Patriotik pada 29 Oktober 1959.
Ketika pertama dibentuk, organisasi ini adalah dimaksudkan sebagai sayap kepemudaan dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Dengan latar belakang macam itu, organisasi Pemuda Pancasila memiliki kedekatan dengan militer Indonesia. Ia lahir dari para pembesar militer di masa lalu.
IPKI, organisasi yang jadi tempat PP bernaung, adalah organisasi buatan para jenderal TNI kala itu, yakni AH Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Ketika IPKI terbentuk, lalu AH Nasution membentuk PP melaluinya.
Baik IPKI dan PP semula memiliki tujuan serupa, yakni menolak komunisme meluas di Indonesia. Ketiga jenderal pembentuk IPKI ingin menjadikan IPKI sebagai unsur masyarakat yang berlawanan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam sejarahnya, IPKI kemudian berkembang dan organisasi sayapnya berubah nama. Pemuda Patriotik diubah jadi Pemuda Pancasila. Dimunculkan juga organisasi Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila.
Organisasi-organisasi sayap IPKI tersebut tampak berupaya jadi antitesis dari organisasi sayap PKI, seperti Pemuda Rakyat, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerwani.
Semangat pembentukan PP sebagai organisasi penghalau komunisme membuat organisasi ini pernah terlibat bentrok dengan PKI pada awal masa pendiriannya. Termasuk ketika peristiwa pembantaian massal 1965 terjadi, PP berkelindan jadi salah satu pihak yang terkait.
Pasca 1965, Orde Baru mulai berkuasa di Indonesia. Kala itu, IPKI kemudian jadi partai politik. Dengan demikian, PP sempat jadi organisasi sayap partai politik. IPKI pernah ikut dalam Pemilu 1971.
Akan tetapi, muncul perpecahan di tubuh IPKI. Hal ini membuat IPKI melebur ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara PP memilih untuk mendekat ke partai penguasa kala itu, Golkar.
Kemudian pada 1981, Japto Soerjosoemarno terpilih jadi Ketua Umum PP. Sejak itu, namanya terus melekat di PP, Japto terus jadi ketua organisasi itu sejak 1981.
Kepemimpinan Japto di PP membuat organisasi itu makin mendapat tempat di lanskap politik nasional. Ketika IPKI berlabuh ke partai oposisi, PP memilih jadi basis pendukung partai penguasa.
Oleh karenanya, PP dikenal sebagai basis pendukung Orde Baru. Mereka kerap jadi organisasi di luar sistem resmi negara yang mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru kala itu.
Selain menjadikan PP bisa hidup dalam lanskap politik, kepemimpinan Japto juga membuat PP berhasil membangun jejaring dengan para elite politik di Indonesia.
Ketua MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, tercatat pernah menjabat Wakil Ketua PP. Pada 2019, PP menjadikan eks presiden Joko Widodo jadi anggota kehormatan mereka.
Seturut Antara, Pemuda Pancasila memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Perannya terlihat terutama pada era Orde Baru.
Dalam banyak kesempatan hingga kini, PP mengeklaim terus menjalankan fungsinya sebagai pelindung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Fungsi itu dilakukan PP meskipun organisasi itu kerap dikaitkan dengan kontroversi, seperti bentrokan dengan sesama ormas, demonstrasi ricuh, hingga kasus penganiayaan.
Akan tetapi, PP hingga kini masih memiliki anggota hingga menyentuh jumlah jutaan. Media Antara menyebut, PP masih memiliki peran dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
Masuk tirto.id




























