Revitalisasi Pabrik Gula Tak Semanis Rencana

Ratusan truk pengangkut tebu mengantre untuk masuk ke area penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Rendeng, Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Oleh: Dano Akbar M Daeng - 20 November 2017
Dibaca Normal 4 menit
Program revitalisasi pabrik gula sudah sejak lama digagas lintas penguasa dengan hasil minim realisasi, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi apakah akan terbukti?
Gula pernah menjadi komoditas unggulan dan andalan ekspor Hindia Belanda pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Kinerja ekspor komoditas ini selalu peringkat teratas dari sembilan komoditas ekspor lain seperti kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, kopra, timah dan biji timah, minyak tanah, dan karet. Saat itu, Hindia Belanda masuk daftar eksportir gula dunia.

Namun, kini semua itu jadi kenangan. Pabrik-pabrik gula tua sisa kejayaan industri gula sebagian masih beroperasi, "dipaksa" untuk tetap produksi untuk meladeni konsumsi gula yang makin bertambah. Sejak awal Orde Baru perlahan Indonesia menjadi negara importir gula, dan berlanjut hingga kini.

“Tahun 1978, kita mampu menghasilkan 1,1 juta ton gula, sedangkan kebutuhan kita sekitar 1,5 juta ton. Ini berarti kita masih harus mengimpor kira-kira 400.000 ton gula setiap tahun," kata Presiden Soeharto membuka sambutannya dalam acara peresmian pabrik gula Gunung Madu Plantations (GMP) di Gunung Batin, Lampung Tengah, 24 September 1979.

Kesadaran melepaskan diri dari impor gula dan mimpi swasembada sudah ada tertanam sejak lama. Pada era Soeharto sudah sadar soal kemampuan produksi gula warisan era kolonial tak bisa lagi memenuhi kebutuhan gula. Intensifikasi lahan dan membangun pabrik gula baru dan revitalisasi pabrik gula lama pun dilakukan. Pulau Jawa, sudah tak sanggup lagi menyediakan lahan. Pembangunan perkebunan tebu akhirnya diarahkan ke luar Pulau Jawa.


Menjelang lengsernya Soeharto, ketergantungan gula Indonesia makin menjadi-jadi. Berdasarkan Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Tebu 2014 - 2016, pada 1996 untuk kali pertama impor gula kristal tembus 1 juta ton. Puncaknya terjadi pada 2013, saat impor gula kristal menembus 3,3 juta ton. Setahun setelahnya, upaya revitalisasi pabrik gula makin digiatkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sayangnya, hingga akhir periode SBY belum mampu merealisasikannya. Kendala utama kala itu ada pada pengembangan kapasitas giling. Pemerintah kesulitan meningkatkan kapasitas giling lantaran terbatasnya pasokan tebu. Sebagian besar pabrik gula milik BUMN berbasiskan tebu rakyat, sehingga pabrik gula sangat tergantung kepada pasokan tebu petani. Pasokan tebu sangat tergantung dengan ketersedian lahan.

Persoalan ini pula yang membikin upaya investasi di pabrik gula selalu mentok soal lahan, terutama oleh swasta. Pada 2012, saat menteri perindustrian dipegang oleh MS Hidayat, sempat menjanjikan ada 20 investor menyatakan berminat untuk membangun pabrik gula baru.

"Saya mendapat komitmen dari 20 pengusaha yang ingin mengembangkan pabrik gula di Tanah Air," kata Hidayat pada Juli 2012 dikutip dari Antara.

Pemerintah mencoba mencarikan lahan seluas 400.000 hektare. Namun sayang, hingga SBY tak lagi berkuasa lagi, pencarian lahan itu tak pernah terealisasi.

Kendala lainnya adalah sulitnya mendapatkan efisiensi dari alat dan mesin pabrik yang sudah berusia tua dengan teknologi kuno. Sehingga rehabilitasi secara parsial kerap kali tidak diikuti perbaikan kinerja secara menyeluruh akibat masih adanya alat atau mesin lama. Pergantian total peralatan dan mesin pabrik gula memakan biaya yang tidak sedikit. Perbaikan terpaksa dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan BUMN juga dihadapkan dengan terbatasnya anggaran.

Revitalisasi pabrik gula maupun lahan tebu memang tak semudah dari yang dibayangkan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, program revitalisasi ini mencoba dibuktikan.



Revitalisasi yang Tak Mudah


Upaya revitalisasi pabrik gula era SBY sempat menjadi temuan tindak pidana korupsi pada 2013. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan dana revitalisasi peningkatan pabrik gula yang disuntikkan pemerintah pusat senilai Rp100 miliar telah diselewengkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 juga melaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2014 (2014: 155) bahwa pemerintah sempat menargetkan swasembada gula dengan target produksi 5,70 juta ton pada 2014. Namun direvisi hanya 3,10 juta ton atau berkurang 45 persen dari target awal.

Upaya pemerintah keluar dari jeratan impor gula dengan memaksimalkan peranan BUMN dengan program revitalisasi memang mau tak mau harus dilakukan karena masalah gula sebagian besar ada di BUMN. Pada 2013, dari total 62 unit pabrik gula sebanyak 51 unit di antaranya atau 82,26 persen adalah pabrik gula milik BUMN, tapi BUMN hanya mampu menyumbang 60,78 persen produksi. Artinya kontribusi produksi gula oleh BUMN belum sebanding dengan jumlah pabrik gula yang dikelola.

"BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pabrik gula untuk periode 2012-Semester I Tahun 2014 di lingkungan
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan PTPN XI...Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan atas penataan varietas,
tebang muat angkut, dan aktivitas pabrik guna meningkatkan produksi gula di lingkungan PTPN X dan PTPN XI dalam rangka mendukung program swasembada gula nasional belum sepenuhnya efektif dan efisien."

Setelah terjadi pergantian kekuasaan, angin segar dihembuskan oleh Presiden Jokowi. Jokowi berencana membangun 10 pabrik gula baru di Pulau Jawa guna meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. "Bangun 10 pabrik baru di Pulau Jawa, dan salah satunya di Sragen ini agar tercapai swasembada gula," kata Wapres Jusuf Kalla dikutip dari Antara.

Saat ini yang sudah dalam proses pelaksanaan mencakup revitalisasi tujuh pabrik gula. Tujuh Pabrik Gula (PG) yang akan dan sedang di revitalisasi yaitu PG Mojo di Sragen, PG Rendeng di Kudus, PG DJatiroto di Lumajang, PG Asembagus, Situbondo, PG Cinta Manis di Ogan Ilir, dan PG Gempolkrep di Mojokerto,

Revitalisasi pabrik gula ditargetkan dapat menggenjot produksi gula nasional menjadi 5 juta ton pada 2019. Sebagai bagian dari revitalisasi, tahun depan holding PTPN juga akan melakukan regrouping pabrik-pabrik gula miliknya.


Pemerintah menyiapkan anggaran Rp3,5 triliun untuk revitalisasi pabrik gula melalui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana tersebut dibagi 40 persen untuk revitalisasi pabrik atau mesin, dan 60 persen untuk industrialisasi hilir pabrik gula.

"Sejauh ini kurang lebih sudah berjalan 40 persen. Ditargetkan rampung seluruhnya hingga bisa beroperasi semua pada 2020 nanti," kata Direktur Utama Holding Perkebunan PTPN III, Dasuki Amsir kepada Tirto di Jakarta.

Revitalisasi tidak hanya mencakup memperbaharui pabrik gula demi menggenjot produksi. Namun, harus mencakup juga gudang penyimpanan, sumber daya manusia hingga hubungan kemitraan antara pabrik dengan petani. Revitalisasi juga mesti diikuti dengan peningkatan angka rendemen yang selama ini rendah, kalah jauh dari negara seperti Thailand. Rendemen adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Saat ini, angka rendemen rata-rata pabrik gula PTPN sebesar 6 persen hingga 7-8 persen.

“Targetnya, jika revitalisasi selesai, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi sekitar 3 juta ton per tahun,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro kepada Tirto.

Namun rencana memang selalu manis, karena di lapangan ada saja kendala. Ada ketidaksetujuan petani dan sejumlah pihak ketika ada pabrik yang akan dialihfungsikan. Masalah keterbatasan lahan juga masih membayangi program ini. Pemerintah telah membangun sinergi antara Perum Perhutani dengan PTPN. Sudah ada 15 ribu hektar lahan milik Perhutani di Jawa yang bisa dimanfaatkan oleh PTPN. Namun, jumlah ini belum seberapa.


Permasalahan lain yang cukup krusial adalah menutup pabrik-pabrik gula yang selama ini saling bersaing mendapatkan tebu dari petani. Solusinya akan ada pengelompokan pabrik, untuk pabrik yang sudah tidak lagi produktif akan ditutup. Pabrik yang ditutup akan dialihfungsikan untuk tujuan lain seperti kepentingan wisata.

"Ada yang akan ditutup. PTPN IX ada 3 pabrik, PTPN X ada 3 pabrik dan PTPN XI ada 5 pabrik," kata Dasuki.

Kementerian BUMN telah mendorong upaya alihfungsi melalui sinergi BUMN. PT Patra Jasa bersama dengan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Jasa Marga Properti, PT Kereta Api Indonesia (persero) dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) akan bersinergi mengambil bagian dalam program revitalisasi eks pabrik yang ditutup. PG Colomadu misalnya, akan dialihfungsikan sebagai kawasan pusat pelestarian Budaya Jawa.

Upaya-upaya BUMN ini diharapkan menjadi jawaban persoalan ketidakberdayaan dalam mengelola industri gula selama berpuluh-puluh tahun. Program ini mau tak mau harus direalisasikan secepatnya sebelum makin terlambat. Semenjak beberapa tahun terakhir, impor gula kristal (hablur) makin membesar. Kementerian Pertanian mencatat pada 2014 impor gula masih 2,9 juta ton, berselang setahun naik jadi 3,3 juta ton, dan puncaknya pada tahun lalu menembus 3,4 juta ton.

Dampak nyata revitalisasi pabrik gula beberapa tahun ke depan harusnya bisa menekan impor gula yang sudah kronis. Ini sesuai janji yang pernah terucap oleh Presiden Jokowi saat kali pertama berkuasa.

“Saya sampaikan berkali-kali bahwa dalam 3 tahun saya targetkan kepada Menteri Pertanian untuk bisa swasembada, tiga tahun tidak boleh lebih. Mungkin dimulai dengan beras, kemudian nanti jagung, kemudian gula, kemudian tahun berikut kedelai, terus daging, semuanya...,” kata Jokowi saat Pembukaan Munas HIPMI XV Tahun 2015, di Bandung, 12 Januari 2015 seperti dikutip dari laman Setneg.

Baca juga artikel terkait GULA atau tulisan menarik lainnya Dano Akbar M Daeng
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dano Akbar M Daeng
Penulis: Dano Akbar M Daeng
Editor: Suhendra
DarkLight