Indeks Ylki

YLKI mendesak kepolisian segera menangani dugaan penipuan jemaah umrah yang melibatkan agen bernama Kafilah Rindu Ka'bah (KRK). Nasib korban penipuan ini mirip dengan jemaah umroh First Travel.

Kadar gula dalam susu kental manis (SKM) tidak cocok dikonsumsi oleh anak-anak secara rutin, menurut peneliti pangan IPB.

Sularsi mengatakan Bank Indonesia seharusnya bisa lebih fokus dulu terhadap perpindahan transaksi masyarakat dari yang tadinya tunai menjadi nontunai.

Ombudsman sudah berjanji akan melakukan telaah soal pelaporan ke gubernur BI terkait rencana pengenaan biaya isi ulang e-money.

Pemerintah berencana menerapkan pembayaran tol non-tunai di seluruh gerbang tol pada Oktober 2017. Namun, transaksi non-tunai hingga kini baru mencakup 30 persen dari keseluruhan pembayaran.

Indonesia masih menjadi surga perokok. Anak-anak dengan mudah mendapatkan rokok. Iklan yang masif dan membidik anak-anak lolos begitu saja tanpa sensor.

YLKI menyarankan kepada para konsumen properti untuk menunda pembelian apartemen Meikarta sebelum ada kepastian perizinan pembangunan proyek garapan Lippo Group tersebut.

Kemenag enggan mengikuti desakan agar segera membentuk lembaga crisis center untuk memastikan semua calon jamaah umroh klien First Travel menerima hak-haknya.

Setelah membaca substansi tulisan Acho, Ketua YLKI Tulus Abadi menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan, terutama dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebelumnya, YLKI memang pernah bersikap kontra terhadap PT IBU dan menginginkan adanya hukuman berat. Namun, setelah melihat konteks keseluruhan, belum menemukan kejanggalan terhadap UU Perlindungan Konsumen.

YLKI menilai pernyataan Jonan soal cukai rokok yang dibandingkan dengan pajak Freeport tidak tepat, bahkan menyesatkan. Pernyataan itu dinilai akan membuat industri rokok besar kepala.

Indonesia menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan permintaan mi instan terbanyak setelah Cina. Penjualan mi instan di Indonesia nyaris tak goyah oleh beragam isu negatif soal kesehatan. Hanya saja, dua tahun terakhir penjualannya justru dalam tren melemah. Mengapa?

Ketua Pengurus YLKI mengimbau supaya pemerintah provinsi DKI Jakarta mengadakan audit menyeluruh tentang kelaikan jembatan-jembatan penyeberangan di Jakarta untuk menghindari tragedi robohnya jembatan di Pasar Minggu.

Ketua YLKI Tulus Abadi mendesak Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan investigasi terkait banjir yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tulus Abadi juga meminta kepada pemerintah agar menjatuhkan sanksi pada kontraktornya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memaparkan dampak RUU Pertembakauan jika disahkan, baik dari sisi sosial, kesehatan, dan bahkan ekonomi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung YLKI, Jakarta. YLKI Menilai RUU Pertembakauan membahayakan ketahanan nasoinal dan meminta Presiden untuk menolak RUU tersebut.

Jauh sebelum pemerintah menerapkan uji coba kantong plastik berbayar sejak Februari 2016, beberapa kelompok masyarakat sudah aktif melakukan kampanye mengurangi penggunaan kantong plastik. Nama gerakannya "Diet Kantong Plastik"

Indonesia masuk dalam daftar negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Hal ini mendorong pemerintah menelurkan program uji coba kantong plastik berbayar. Program uji coba kantong plastik berbayar berlanjut kembali sejak 1 Juli 2016, dengan skala nasional. Uji coba ini terbukti efektif, tapi bagi pengusaha toko modern kebijakan ini sebuah bola panas.

Setelah aturan three in one dianggap tidak solutif, pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan baru bernama 'Ganjil Genap' mulai Juli. Jika three in one berujung pada maraknya joki, bagaimana ujung kebijakan baru ini?

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pelebaran trotoar di jalan Sudirman dan MH Thamrin. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan potret kota modern bukan dilihat dari akses jalan untuk kendaraan bermotor yang lebar dan mulus, tetapi ketersediaan akses untuk pejalan kaki, pesepeda, dan akses untuk angkutan umum.

Penelitian YLKI pada triwulan-I 2016 menemukan selama ini bank tidak cukup memberikan akses informasi dan edukasi kepada konsumen dalam melakukan penawaran produk KPR. Akibatnya, konsumen seringkali dirugikan atas isi perjanjian kredit termasuk dampak dan kemungkinan timbulnya akibat hukum.