Indeks Ylki
YLKI Belum Temukan Pelanggaran UU Konsumen oleh PT IBU
Sebelumnya, YLKI memang pernah bersikap kontra terhadap PT IBU dan menginginkan adanya hukuman berat. Namun, setelah melihat konteks keseluruhan, belum menemukan kejanggalan terhadap UU Perlindungan Konsumen.
YLKI Protes Pernyataan Jonan Soal Pajak Freeport dan Rokok
YLKI menilai pernyataan Jonan soal cukai rokok yang dibandingkan dengan pajak Freeport tidak tepat, bahkan menyesatkan. Pernyataan itu dinilai akan membuat industri rokok besar kepala.
Mi Instan Tak Genting Diterpa Isu Miring
Indonesia menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan permintaan mi instan terbanyak setelah Cina. Penjualan mi instan di Indonesia nyaris tak goyah oleh beragam isu negatif soal kesehatan. Hanya saja, dua tahun terakhir penjualannya justru dalam tren melemah. Mengapa?
YLKI : Audit Seluruh Jembatan Penyeberangan di Jakarta!
Ketua Pengurus YLKI mengimbau supaya pemerintah provinsi DKI Jakarta mengadakan audit menyeluruh tentang kelaikan jembatan-jembatan penyeberangan di Jakarta untuk menghindari tragedi robohnya jembatan di Pasar Minggu.
YLKI Desak Kemenhub Investigasi Penyebab Banjir di Terminal 3
Ketua YLKI Tulus Abadi mendesak Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II untuk melakukan investigasi terkait banjir yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tulus Abadi juga meminta kepada pemerintah agar menjatuhkan sanksi pada kontraktornya.
YLKI Memaparkan Dampak RUU Pertembakauan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memaparkan dampak RUU Pertembakauan jika disahkan, baik dari sisi sosial, kesehatan, dan bahkan ekonomi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung YLKI, Jakarta. YLKI Menilai RUU Pertembakauan membahayakan ketahanan nasoinal dan meminta Presiden untuk menolak RUU tersebut.
Menanti Payung Hukum Kokoh untuk Diet Kantong Plastik
Indonesia masuk dalam daftar negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Hal ini mendorong pemerintah menelurkan program uji coba kantong plastik berbayar. Program uji coba kantong plastik berbayar berlanjut kembali sejak 1 Juli 2016, dengan skala nasional. Uji coba ini terbukti efektif, tapi bagi pengusaha toko modern kebijakan ini sebuah bola panas.
Ganjilnya Aturan Ganjil Genap
Setelah aturan three in one dianggap tidak solutif, pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan baru bernama 'Ganjil Genap' mulai Juli. Jika three in one berujung pada maraknya joki, bagaimana ujung kebijakan baru ini?
YLKI Dukung Pelebaran Trotoar di Sudirman-Thamrin
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pelebaran trotoar di jalan Sudirman dan MH Thamrin. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan potret kota modern bukan dilihat dari akses jalan untuk kendaraan bermotor yang lebar dan mulus, tetapi ketersediaan akses untuk pejalan kaki, pesepeda, dan akses untuk angkutan umum.
Bank Perlu Lakukan Edukasi Agar Tak Rugikan Konsumen KPR
Penelitian YLKI pada triwulan-I 2016 menemukan selama ini bank tidak cukup memberikan akses informasi dan edukasi kepada konsumen dalam melakukan penawaran produk KPR. Akibatnya, konsumen seringkali dirugikan atas isi perjanjian kredit termasuk dampak dan kemungkinan timbulnya akibat hukum.
YLKI: 40 Persen Konsumen Tak Lagi Gunakan Tas Plastik
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan uji efektivitas terhadap kebijakan plastik berbayar yang diberlakukan pemerintah sejak 21 Februari lalu. Pada survei yang dilakukan pada Maret-6 April 2016 di 25 lokasi di DKI dengan melibatkan 15 ritel modern dan 222 konsumen, didapatkan data, sekitar 40 persen konsumen di DKI Jakarta tidak lagi menggunakan plastik saat berbelanja.
Sengkarut Teluk Reklamasi, YLKI: Konsumen Perhatikan Empat P
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengharapkan masyarakat untuk tidak gegabah membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta, dan tetap teliti mengenai empat dokumen hukum perijinan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
YLKI Desak ESDM Beri Sanksi PLN Soal Krisis Listrik
Terkait dengan krisis listrik yang terjadi di Pulau Nias, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan sanksi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Harga BBM Turun, YLKI Minta Pemerintah Pantau Harga Sembako
Yayasan Lembaga Komsumen Indonesia meminta pemerintah memantau harga sembilan kebutuhan bahan pokok di pengecer menyusul rencana penurunan harga bahan bakar minyak.
Cadangan BBM Indonesia Kalah dengan Myanmar
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan, cadangan volume bahan bakar minyak Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain, bahkan jauh di bawah Myanmar. Rencana penurunan harga merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan cadangan volume BBM ini.
Gagal Atasi Kemacetan, Three in One Akan Diganti
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai jika sistem tiga orang dalam satu mobil, atau yang lebih dikenal dengan istilah three in one, di Jakarta gagal mengatasi kemacetan, khususnya untuk ruas jalan Sudirman-Thamrin.
YLKI Nilai OJK Lalai Sikapi BCA
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera mengeluarkan larangan terhadap rencana Bank Central Asia menerapkan pengenaan biaya cek saldo pada Anjungan Tunai Mandiri BCA karena hal tersebut dinilai mengeksploitasi konsumen.