Indeks Ylbhi

YLBHI menyatakan pemerintah daerah, hingga level desa, harus menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang yang memperbolehkan warga dari semua agama dikebumikan di sana.

YLBHI menyatakan pernyataan dukungan dari Muchdi PR menambah daftar purnawirawan jenderal yang bermasalah terkait kasus HAM. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.

Rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan soal pengelolaan air di DKI Jakarta.

Asfinawati menyampaikan, RUU Permusikan tak memenuhi kaidah hukum, terutama terkait dengan ketentuan yang berkaitan dengan sanksi pidana.

BPN Prabowo-Sandiaga menyebutkan sebaiknya mengganti pemerintahan saat ini yakni petahana Jokowi daripada golput pada Pilpres 2019.

YLBIH menegaskan merazia buku-buku yang diduga berpaham komunisme menyebabkan penggiringan dan stigma komunisme juga mudah melekat ke para penulis.

YLBHI menduga ada motif politik dari Presiden Jokowi terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, karena momen ini berdekatan dengan Pemilu 2019.

Terkait pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir tak matang, sehingga menimbulkan pro-kontra di kalangan internal kabinet.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak melarang seseorang menjadi golput.

Penyerangan terhadap Novel Baswedan diduga adalah upaya pembunuhan berencana. Dugaan itu didasari hasil investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Lembaga pemulihan di Indonesia tidak bekerja. Dalam banyak kasus, ketiga lembaga ini justru semakin melanggar hak rakyat yang sudah dilanggar.

Polri diminta melakukan pembenahan
sebelum kehilangan
kepercayaan masyarakat.

Petani Kendeng sudah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung terkait pembatalan izin lingkungan kegiatan penambangan.

Mengangkat kaum 
tersungkur. Junjung hukum
ke tempat luhur.

Mengenang Satu Tahun Penyerang Gedung LBH, Jakarta, Jumat (21/9/2018)

YLBHI mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis Munir.

YLBHI menilai dua pasangan capres-cawapres, yang sudah mendaftar ke KPU, sama-sama memiliki rekam jejak buruk  terkait pelanggaran HAM dan intoleransi.

Membekas jejak
di jalan juang. Tombak
hukum yang tegak.

"Dalam kaitan dengan ini, putusan MK lebih buruk dari SKB terhadap JAI [Jemaah Ahmadiyah Indonesia] yang jelas melakukan pelanggaran HAM"