tirto.id - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih cerdas serta teliti dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.
Dia menyatakan hal tersebut karena dua pasangan capres-cawapres yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Joko Widodo-Maruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama memiliki rekam jejak buruk berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dan intoleransi.
Asfinawati berpendapat, dalam pemerintahan, yang dipilih adalah capres dan cawapres. Sehingga yang berkuasa bukan hanya presiden, namun juga wakil presiden.
"Dalam pilpres ini, ada capres dan cawapres, bukan hanya capres. Karena saya mengamati narasi-narasi akhir-akhir ini ada pembodohan, bahwa yang penting capres bersih. Tapi, ya enggak mungkin. Kita semua tahu dalam ranah politik, cawapres sangat menentukan," kata Asfinawati kepada Tirto, pada Minggu (12/8/2018).
Catatannya mengenai kubu Prabowo menyoroti banyaknya pendukung kandidat ini yang datang dari kelompok yang gemar “main hakim sendiri” kepada kaum minoritas. Sementara untuk kubu Jokowi, dia menyoroti rekam jejak Maruf sebagai cawapres. Ketua Umum MUI itu dinilai pernah mendukung fatwa-fatwa MUI dan mengeluarkan pernyataan yang mendiskriminasi minoritas sekaligus melanggar prinsip kebebasan berekspresi serta berpendapat.
"Jadi, kedua calon ini memiliki track record [rekam jejak] yang sejenis," kata Asfinawati.
Dia juga menilai ada permasalah krusial yang harus dicermati oleh masyarakat, yakni peluang Pilpres 2019 menjadi ajang politik identitas.
"Seharusnya pemilihan presiden dan wakil presiden lebih merujuk pada program, mensejahterakan, membangun hukum yang adil, bukan pada identitas agama atau etnis," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
