tirto.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan pemerintah terus berupaya mengatasi penurunan angka kelas menengah di masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan sosial (bansos).
"Berbagai bansos sekarang kita gelontorkan, kemudian memperluas angkatan kerja. Itu lah langkah kita agar kita dorong lagi lah mereka untuk naik ke kelas menengah lagi," kata Muhadjir di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Muhadjir mengeklaim, penurunan angka masyarakat menengah ini pada dasarnya tidak membuat angka kemiskinan ekstrim meningkat. Sebab, angka kemiskinan ekstrim justru menurun menjadi 0,8%.
Menurut Muhadjir, masyarakat menengah ini turun ke dalam golongan inspiring middle class atau kalangan menuju ke kelas menengah.
"Tetapi ternyata sekarang ini juga tidak menyodok ke bawah, ke lapisan kelas bawah. Kenapa? Karena angka kemiskinan kita juga turun. Itu berarti ada miskin yg naik ke inspiring middle class," ucap Muhadjir.
Muhadjir menyebut, penurunan kelas menengah di masyarakat ini dikarenakan long covid. Kendati demikian, dia meyakini bahwa long covid ini dapat selesai dalam waktu yang tidak akan lama lagi.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi penurunan angka kelas menengah. Salah satunya adalah dengan memastikan masyarakat tersebut menerima jaminan sosial.
"Kepesertaan mereka dalam program BPJS kesehatan, BPJS naker itu adalah salah satu pilihan. Misalnya mereka yang mengikuti program BKK JKN, mereka mendapatkan JHT, mereka berhak untuk mendapatkan jaminan sosial kehilangan pekerjaan," ungkap Ida.
Ida juga meyakinkan mengenai perluasan lapangan pekerjaan bisa mengatasi penurunan itu karena semakin banyaknya investasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pasar usaha bagi masyarakat yang tidak berkenan masuk bursa pasar kerja.
"Makanya kita dorong terus apa namanya, peningkatan kompetensi melalui balai-balai vokasi kita, ada Perpres 68 tahun 2022 yang mendorong agar ada revitalisasi pendidikan vokasi agar mereka ini benar-benar siap masuk pasar kerja dengan skill dan kompetensi yang kita siapkan," tutur perempuan yang juga kader PKB itu.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher
