tirto.id - Ajakan untuk absen memilih alias golput pada Pilpres 2019 mulai marak diungkapkan netizen di sosial media. Ajakan itu muncul dari sejumlah pihak terutama yang selama ini mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merasa kecewa dengan sikap Joko Widodo yang memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakilnya pada Pilpres tahun depan.
Para pendukung Ahok merasa Ma’ruf adalah otak di balik fatwa penodaan agama yang akhirnya menyeret Ahok ke penjara dan Ma'ruf Amin dianggap ikut andil dalam pembuahan sejumlah peraturan pemerintah yang menjadi alat intoleransi beragama. Jokowi pun dinilai sudah menyalahi komitmennya soal toleransi dan anti-politik identitas.
Sejumlah politikus pendukung Jokowi kemudian membangun narasi anti-golput sebagai isu tandingan. Ini seperti yang dilakukan politkus PDIP Budiman Sudjatmiko di akun twitter pribadinya.
Budiman berkicau “Hillary kalah oleh Trump dlm pilpres (menurut sistem Electoral College) karena banyak pendukung Sanders yg memutuskan Golput..(Tolong renungkan. Siapa yg diuntungkan jika sebagian pendukung pak @jokowi golput?)”
Sama seperti Budiman, Sekretaris Badan Kaderisasi PDIP Eva Kusuma Sundari juga mengatakan hal serupa saat dihubungi Tirto. “Golput itu akan menggagalkan Jokowi untuk memenuhi keinginan mereka dan values yang mereka usung yaitu nonpolitical identity,” kata Eva, Sabtu sore (11/8/2018).
Senada dengan Eva dan Budiman, Ketua Umum PSI Grace Natalie juga mengutarakan pendapat serupa. “Jangan ketika tidak terakomodir, lalu golput, itu jangan. Kami juga punya aspirasi berbeda, tapi kami tetap dukung Jokowi,” kata Grace dalam keterangan tertulisnya.
Pembelaan untuk Ma’ruf
Selain narasi anti-golput, para politikus pendukung Jokowi ini juga memberikan pembelaan terhadap Ma’ruf Amin. Eva Kusuma Sundari mengatakan pemilihan Ma’ruf menurutnya untuk menjembatani dan merangkul semua golongan dan untuk mengadang isu politik identitas.
Selain, Eva menjelaskan, penunjukkan Ma’ruf adalah upaya menciptakan politik yang beradab sehingga masyarakat tidak semakin terpolarisasi. “Insya Allah, kehadiran Pak Ma'ruf akan meredam serangan-serangan berdimensi SARA sehingga Pak Jokowi bisa konsentrasi untuk bekerja memajukan kesejahteraan,” kata Eva.
Pembelaan serupa dikatakan Wakil Sekjen Golkar Maman Abdurrahman. “Menjadi pemimpin [di] negeri ini itu tidak bisa hanya dari satu golongan saja. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sangat merepresentasikan itu. Nasionalis-religius,” kata Maman kepada Tirto.
Sementara terkait isu intoleransi yang menerpa Ma’ruf, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid berpendapat penyematan isu anti-toleransi untuk Kiai Ma’ruf merupakan bentuk ketidakadilan. Ia beralasan, kemunculan fatwa-fatwa MUI dan peraturan pemerintah yang berbuah intoleransi tak ditentukan dan diputuskan oleh Ma’ruf saja.
Jazilul mencontohkan fatwa penodaan agama kepada Ahok yang menurutnya dihasilkan atas pendapat berbagai kelompok ormas dan ulama di dalam MUI, termasuk perwakilan HTI. Ini karena mekanisme pengambilan fatwa dilakukan melalui musyawarah.
“Kiai berusaha menjembatani dan meredam kemarahan banyak kelompok-kelompok Islam yang menganggap Ahok penista agama. Tekanannya kuat. Enggak ada yang melihat proses itu,” kata Jazilul.
Narasi untuk Menekan Kehilangan Suara
Narasi-narasi yang dibangun pendukung Jokowi dinilai Usep S. Ahyar sebagai hal yang wajar. Direktur Populi Centre ini mengatakan pemilihan Ma’ruf sebagai calon wakil presiden memang cukup riskan bagi suara Jokowi di Pilpres 2019, terutama akibat golputnya para pendukung Ahok.
“Bagaimana pun pendukung Ahok dan Jokowi itu berhimpitan. Pendukung Ahok adalah pendukung Jokowi. Begitu juga sebaliknya,” kata Usep kepada Tirto.
Penilaian ini selaras dengan hasil survei Lembaga Survei dan Politik Indonesia pada 2017 lalu yang menyatakan, 54,3 persen pendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI Jakarta 2017 merupakan pendukung Jokowi di Pilpres 2014.
“Lagi pula, pendukung Ahok itu juga ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya di DKI Jakarta,” kata Usep.
Bukti pendukung Ahok tersebar di seluruh Indonesia, kata Usep, adalah dari rangkaian solidaritas yang muncul di berbagai daerah usai Ahok masuk penjara. “Itu bagi saya fenomena. Bukti kalau dia punya pendukung yang solid dan kuat di mana-mana,” kata Usep.
Terkait dengan pertarungan melawan Prabowo Subianto yang juga memiliki pendukung solid, Usep mengatakan, kehilangan suara dari pendukung Ahok akan sangat berpengaruh bagi Jokowi.
Guna menghambat kehilangan suara itu, menurut Usep, salah satu cara yang harus dilakukan adalah Ma’ruf Amin harus menjelaskan ke pendukung Ahok secara langsung terkait proses pemberian fatwa yang menyeret Ahok ke penjara.
“Begitu juga dia harus meyakinkan kalau masih mewakili kaum milenial. Misalnya seperti Mahathir yang bisa mendekati anak muda,” kata Usep.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Mufti Sholih
