Indeks Yasonna Laoly

Penyidik KPK direncanakan akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-E dari Yasonna Laoly sebagai saksi, terutama saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di gedung KPK.

Pemerintah tengah menggalakkan "Saber Pungli" alias "Sapu Bersih Pungutan Liar"—sebelumnya bernama Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP)—di semua lembaga termasuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pungli di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Presiden Jokowi dan Yasonna tak sepaham soal remisi koruptor. Presiden tak ingin PP No. 99/2012 direvisi, sedangkan menkumham justru sebaliknya. Sikap Yasonna yang terkesan “ngotot” menyiratkan seakan-akan posisinya sebagai menkumham setara dengan Presiden, padahal ia adalah pembantunya.

Menteri Hukum dan HAM memuji kemampuan para napi di berbagai lapas di Indonesia yang mampu menghasilkan kerajinan tangan dan produk-produk layak ekspor. Ia berpendapat, hal itu menunjukkan keberhasilan dari proses pemasyarakatan di dalam lapas.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly keluhkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir semua lapas yang ada kelebihan kapasitas dan dalam kondisi memperihatinkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan menambah peralatan deteksi narkotika teknologi tinggi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan seharga 2 miliar.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan akan memecat petugas lapas yang bermain-main dengan narkoba.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan siap mempublikasikan hasil tes urine yang dilakukan kepada 44 ribu pegawainya.

Sidang perdana gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz terhadap Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ditunda.

Sempat lepasnya terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang, Labora Sitorus, dari pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Papua memantik reaksi keras dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengkritisi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dinilai belum memuaskan.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), pemerintah akan menunggu penjelasan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada rapat konsultasi. Pemerintah baru akan mengambil sikap apabila Revisi UU KPK sudah disepakati DPR dalam rapat tersebut.