Masuk tirto.idIndeks Wamenkumham
Denny Indrayana Respons soal SPDP Kasus Dugaan Hoaks Putusan MK
Hukum masih sarat dengan praktik koruptif mafia hukum dan diskriminatif, alias tajam kepada lawan-oposisi, dan tumpul kepada kawan-koalisi.
LPSK Kabulkan Permohonan Perlindungan Ketua IPW
Polisi hingga kini masih memproses laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua IPW terhadap Wamenkumham.
Denny Indrayana: Perebutan Demokrat Terkait Cawe-cawe Jokowi
Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha ”mencopet” Partai Demokrat.
Respons KPU soal Kabar MK Putuskan Sistem Pemilu Tertutup
Hasyim Asyari menyebut KPU bakal menerapkan sistem pemilu sesuai keputusan MK jika telah ada putusannya.
Kuasa Hukum IPW Datangi KPK, Tanyakan Progres Kasus Wamenkumham
Kuasa hukum IPW Deolipa Yumara mempertanyakan sejauh mana progres kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wamenkumham.
KPK Bantah Istimewakan Laporan Dugaan Gratifikasi Wamenkumham
Ali Fikri menilai proses yang dilakukan KPK terhadap laporan Ketua IPW terkait dugaan gratifikasi Wamenkumham masih tergolong wajar dan tiada istimewa.
Polisi akan Panggil Wamenkumham soal Aduan Pencemaran Nama Baik
Penyidik akan memeriksa Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariej sebagai saksi dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua IPW terhadap asistennya.
ICW Endus Sikap Janggal KPK soal Dugaan Gratifikasi Wamenkumham
ICW mengendus kejanggalan sikap KPK dalam menangani laporan dugaan gratifikasi Wamenkumham Eddy Hiarej.
Wamenkumham Tuding Laporan IPW ke KPK adalah Fitnah
Eddy berjanji tidak akan melaporkan balik IPW karena ia memahami bahwa sebagai LSM, tugas IPW adalah melalukan pengawasan.
Merunut Dugaan Aliran Duit Rp7 Miliar yang Menyeret Eddy Hiariej
Eddy Hiariej sebut pokok persoalannya adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan klien Sugeng.
KPK akan Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Wamenkumham Rp7 Miliar
KPK akan menindaklanjuti laporan dugaan penerimaan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej senilai Rp7 miliar.
IPW Laporkan Wamenkumham ke KPK Diduga Terima Gratifikasi Rp7 M
Menurut Wamenkumham Eddy Hiariej pokok persoalan pelaporan IPW ke KPK adalah hubungan profesional antara asisten pribadinya dengan rekan dari Ketua IPW.
Wamenkumham Ogah Komentar soal Putusan Tunda Pemilu 2024
Eddy Hiariej tak mau berkomentar soal putusan hakim agar KPU menunda sisa tahapan Pemilu 2024 karena belum inkrah & posisinya sebagai pejabat negara.
ICJR: KUHP Baru Sudah Diundangkan, Eksekusi Mati Wajib Ditunda
Dalam KUHP baru hukuman mati tidak lagi dikategorikan sebagai jenis pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus.
Menilik Peluang Sambo Lolos Hukuman Mati jika KUHP Baru Berlaku
Ferdy Sambo bisa saja dihukum sesuai ketentuan KUHP yang baru bila vonis mati yang telah dijatuhkan belum inkrah pada 2026.
Wamenkumham Jamin KUHP Baru Tak Akan Ganggu Wisatawan & Investor
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjamin KUHP baru tidak akan mengganggu iklim wisata dan investor asing.
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP Dibatasi
Wamenkumham mengklaim pemerintah telah membuat penjelasan pasal seketat mungkin dalam makna kritik dan penghinaan di RKUHP.
Wamenkumham: Pidana Mati jadi Alternatif dengan Masa Percobaan
Wamenkumham Eddy Hiariej menjelaskan hukuman mati bisa menjadi alternatif dengan masa percobaan 10 tahun.
Pemerintah Klaim Hapus Pasal Karet UU ITE lewat Pengesahan RKUHP
Pemerintah mengklaim telah menghapus pasal pencemaran nama baik (pasal 27 dan 28 UU ITE) dengan mengesahkan RUU KUHP.
Disetujui di Tingkat I, DPR akan Sahkan RKUHP di Rapat Paripurna
Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.
