Indeks Wamenkumham

Edward sebut penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadikan korban sebagai subjek, tapi juga objek dalam penyelesaian pidana.

Pemerintah akan tetap melanjutkan proses sosialisasi RKUHP ke publik sebagai bentuk upaya menuju pengesahan.

RKUHP diklaim tidak membawa semangat overkriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi dan kegiatan pers.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa RKUHP akan menghapus masalah kelebihan kapasitas lapas.

Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.

RUU TPKS mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Anak (UPTD PPA).

DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.

Pemerintah menjamin pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan peraturan dalam Undang-undang yang telah ada.

Ketua Gugus Tugas RUU TPKS Eddy Omar Hiariej percaya diri pembahasan RUU TPKS dengan DPR RI bisa selesai pada akhir Januari ini.

Wamenkumham mengatakan masalah kelebihan penghuni di lapas karena sistem peradilan Indonesia yang gemar memidanakan seseorang.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.

Pengajuan anggaran tambahan Rp2,7 triliun salah satunya untuk operasional tiga lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan.

Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.