Indeks Wamenkumham
Wamenkumham Tegaskan RKUHP Hapus Masalah Kelebihan Kapasitas Lapas
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa RKUHP akan menghapus masalah kelebihan kapasitas lapas.
Pemerintah akan Jelaskan Beda Kritik & Penghinaan Presiden di RKUHP
Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.
Dalih Wamenkumham Draf RKUHP Belum Dibuka ke Publik: Banyak Revisi
Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.
Pemerintah Usul Kawin Paksa & Perbudakan Seksual Masuk di RUU TPKS
RUU TPKS mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Anak (UPTD PPA).
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU TPKS Besok 23 Februari 2022
DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.
DIM RUU TPKS Rampung, Pemerintah Jamin Tak Overlapping UU Lain
Pemerintah menjamin pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan peraturan dalam Undang-undang yang telah ada.
Pemerintah Janji Pembahasan RUU TPKS Tak Butuh Waktu Lama
Ketua Gugus Tugas RUU TPKS Eddy Omar Hiariej percaya diri pembahasan RUU TPKS dengan DPR RI bisa selesai pada akhir Januari ini.
Kemenkumham Tak Mau Disalahkan soal Lapas Kelebihan Penghuni
Wamenkumham mengatakan masalah kelebihan penghuni di lapas karena sistem peradilan Indonesia yang gemar memidanakan seseorang.
Wamenkumham Klaim RUU KUHP Akan Memberikan Kepastian Hukum
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan kepastian hukum sebab masih mengacu pada dua terjemahan berbeda.
Kemenkumham Usul Tambah Anggaran Rp2,7 T untuk Nusakambangan
Pengajuan anggaran tambahan Rp2,7 triliun salah satunya untuk operasional tiga lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan.
Wamenkumham Eddy Hiariej Akui UU ITE Multitafsir
Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE multitafsir dan layak ditinjau ulang.