Indeks Uu Penyiaran

Akademisi mendorong aturan transparansi konten di media sosial. Indonesia bisa belajar dari DSA di Uni Eropa.

Nany Afrida menilai Perpol No 3/2025 bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.

MD Entertainment telah resmi mengakuisisi NETV, dengan transaksi material senilai Rp1,65 triliun.

AJI Bandung menilai RUU Penyiaran akan berdampak pada terbatasnya kerja konten kreator sebab KPI bekerja seperti lembaga sensor.

Panja Penyiaran Komisi I DPR RI akan mempelajari masukan dari masyarakat terhadap RUU Penyiaran.

Dewan Pers juga tak sepakat penyelesaian sengketa jurnalistik di media penyiaran dilakukan oleh KPI.

Dave mengeklaim tidak ada niat pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberangus hak menyampaikan pendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran nilai KPI tak tegas soal rencana tayangan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

MK menolak permintaan MNC Group agar layanan konten berbasis internet diatur sama dengan siaran pertelevisian konvensional.

MNC Group melalui RCTI dan iNews kalah dalam gugatan perluasan definisi UU Penyiaran yang berdampak pada streaming di media sosial.

Mahkamah Konstitusi menilai media sosial seperti Youtube tunduk kepada UU ITE, bukan UU Penyiaran.

Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.

Helmy Yahya dinonaktifkan sementara dari Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) per 4 Desember 2019.

Presiden Jokowi didesak menunda pengesahan komisioner KPI karena dinilai banyak kejanggalan. Namun, Komisi I DPR RI ngotot bahwa seleksi yang dilakukan telah disetujui semua fraksi.

KPAI mendesak pemerintah memperketat pembatasan iklan rokok agar jumlah anak-anak dan remaja yang mengonsumsi produk tembakau itu tidak terus meningkat.  

Mahkamah Agung mengkhawatirkan kondisi saksi jika sidang disiarkan secara langsung.

Hanafi mengatakan sekarang rancangan itu belum masuk dalam program legislasi nasional.

Ada pasal mengenai sanksi pemidanaan, dikhawatirkan sudah disahkan RUU penyiaran akan menjadi senjata kriminalisasi terhadap pelaku industri penyiaran.

Ada sembilan poin keberatan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) versi DPR yang disampaikan pada bulan Agustus 2016. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menganggap DPR telah menyiapkan UU Penyiaran yang mengabaikan kepentingan publik dan semangat demokratisasi penyiaran.

Dalam pandangan KNRP, setelah 14 tahun, UU No 32 Tahun 2002 dilakukan perubahan oleh DPR, kini isi draf baru revisi UU Penyiaran mencerminkan langkah mundur serius dari UU Penyiaran 2002.