Indeks Uu Penyiaran

Menkominfo akan menyiapkan payung hukum untuk mengevaluasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) guna memudahkan rujukan perpanjangan izin penyiaran publik ke depan.

Sembari menunggu RUU Penyiaran disahkan DPR, pemerintah akan melakukan uji coba siaran televisi digital. Proses uji coba itu berupa penggunaan jaringan frekuensi tunggal, jaringan multifrekuensi dan kolaborasi.

Komisi I DPR RI meminta para calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membuat surat pernyataan kalau terpilih akan berlaku independen.

KPI sejak 2011-2015 telah mengeluarkan 674 sanksi bagi Lembaga Penyiaran.

Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.