Indeks Uu Kesehatan

Ishemat menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan secara menyeluruh mencakup sistematika hingga argumentasi hukum untuk menjawab nasihat mahkamah.

RSK Nusa Waluya II: Rumah sakit terapung pelayan medis gratis bagi warga daerah terpencil di Papua.

Melalui putusan tersebut, MK pun tidak ingin Kolegium hanya jadi bawahan atau sekadar alat pelengkap Konsil/Pemerintah.

Penyederhanaan pendidikan dokter sampai dengan independensi kolegium menjadi salah dua poin utama gelombang kritik para guru besar fakultas kedokteran.

Kemenkes menepis anggapan bahwa pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada siswa sekolah.

Pemerintah perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pungutan cukai untuk makanan olahan.

Pemberhentian sepihak Dekan FK Unair menyalahi prinsip kebebasan akademik. Mengundang polemik dan solidaritas dari rekan sejawat.

AMTI menilai proses penyusunan RPP Kesehatan Zat Adiktif sebagai turunan UU Kesehatan harus inklusif dan memperhatikan semua elemen terdampak.

Joni sebut alasan lainnya adalah proses pembentukan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memiliki fitur formil putusan MK.

Komunikasi, pendistribusian hingga kesetaraan menjadi potensi masalah yang harus diantisipasi pemerintah bila ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Anggota PB IDI, Iqbal Mochtar meminta dokter asing yang bekerja di Indonesia harus bisa bahasa dan mengetahui norma di negeri ini.

Kemenkes menargetkan peraturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan rampung pada September 2023.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjamin dokter asing yang datang ke Indonesia tidak bisa berpraktik di sembarangan fasilitas layanan kesehatan.

DPR justru menuding ada suatu organisasi profesi kesehatan (OP) yang ingin UU Kesehatan hanya mengakomodir satu OP tertentu saja.

Soal penolakan pengesahan UU Kesehatan, Moeldoko menilai wajar ada penolakan dan proses penerimaannya tidak mulus.

Dalam UU Kesehatan, organisasi profesi tidak memiliki peran dalam membuat rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis atau izin praktik.

Berikut adalah poin-poin UU Kesehatan yang ditolak tenaga kesehatan. 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mendapat penjelasan mengapa aspirasinya tidak diakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.

Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.