Indeks Uu Kesehatan
Kontroversi Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja
Kemenkes menepis anggapan bahwa pemerintah akan membagikan alat kontrasepsi secara serampangan kepada siswa sekolah.
Nestapa UMKM jika Makanan Olahan Cepat Saji Dipungut Cukai
Pemerintah perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pungutan cukai untuk makanan olahan.
Dekan FK Unair Dicopot Sepihak: Alarm Bahaya Kebebasan Akademik
Pemberhentian sepihak Dekan FK Unair menyalahi prinsip kebebasan akademik. Mengundang polemik dan solidaritas dari rekan sejawat.
AMTI Minta RPP Zat Adiktif Perhatikan Semua Elemen Terdampak
AMTI menilai proses penyusunan RPP Kesehatan Zat Adiktif sebagai turunan UU Kesehatan harus inklusif dan memperhatikan semua elemen terdampak.
Alasan Organisasi Profesi Ajukan Uji Formil UU Kesehatan ke MK
Joni sebut alasan lainnya adalah proses pembentukan UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memiliki fitur formil putusan MK.
Isu Kesehatan Belum Menjadi Pembahasan Serius Bakal Capres
Hingga saat ini belum ada satu pun bakal capres yang menyuarakan isu kesehatan secara serius dalam setiap lawatan politik mereka.
Masalah yang Harus Diantisipasi bila Mendatangkan Dokter Asing
Komunikasi, pendistribusian hingga kesetaraan menjadi potensi masalah yang harus diantisipasi pemerintah bila ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Dokter Asing yang Bekerja di Indonesia Diminta Wajib Bisa Bahasa
Anggota PB IDI, Iqbal Mochtar meminta dokter asing yang bekerja di Indonesia harus bisa bahasa dan mengetahui norma di negeri ini.
Pemerintah Target Aturan Turunan UU Kesehatan Rampung September
Kemenkes menargetkan peraturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan rampung pada September 2023.
Menkes Harap Dokter Asing Bisa Berbagi Ilmu ke Dokter Lokal
Menkes Budi Gunadi Sadikin menjamin dokter asing yang datang ke Indonesia tidak bisa berpraktik di sembarangan fasilitas layanan kesehatan.
DPR Klaim Dengarkan Aspirasi Publik saat Bahas RUU Kesehatan
DPR justru menuding ada suatu organisasi profesi kesehatan (OP) yang ingin UU Kesehatan hanya mengakomodir satu OP tertentu saja.
Soal UU Kesehatan, Moeldoko: Ada Riak-Riak Penolakan Wajar Saja
Soal penolakan pengesahan UU Kesehatan, Moeldoko menilai wajar ada penolakan dan proses penerimaannya tidak mulus.
Menkes: Organisasi Profesi Tetap Ada Tapi Tak Jadi Regulator
Dalam UU Kesehatan, organisasi profesi tidak memiliki peran dalam membuat rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis atau izin praktik.
Apa Saja Poin-poin UU Kesehatan yang Ditolak Nakes?
Berikut adalah poin-poin UU Kesehatan yang ditolak tenaga kesehatan.
IDI: UU Kesehatan Disahkan Tanpa Partisipasi Publik Bermakna
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak mendapat penjelasan mengapa aspirasinya tidak diakomodasi dalam Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan.
Penghapusan Anggaran Wajib Kesehatan Tak Sesuai Rekomendasi WHO
Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.
Tanpa Alokasi Wajib, Anggaran Kesehatan Jadi Berbasis Kinerja
Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.
Kemenkes Bantah UU Kesehatan Tanpa Partisipasi Publik Bermakna
Kemenkes mengklaim telah menggelar 115 kegiatan partisipasi publik dengan mengundang 1.200 stakeholder dan peserta mencapai 72.000 orang.
Dinilai Cacat Prosedural, IDI akan JR UU Kesehatan ke MK
Menurut IDI, Omnibus Law yang mencabut sembilan UU lama dalam waktu enam bulan merupakan proses yang luar biasa dan patut dipertanyakan.
UU Kesehatan Omnibus Law Disahkan: Isinya Apa Saja & Polemiknya
RUU Kesehatan Omnibus Law yang disahkan menuai polemik, apa saja isinya?