Indeks Uu Ite
Sidang PK Baiq Nuril, ICJR: Hakim Agar Perhatikan Rasa Keadilan
Amicus Curiae dari ICJR berisi penilaian terkait dengan kasus Nuril dan evaluasi terkait putusan tingkat sebelumnya, yakni kasasi yang memvonis 6 bulan penjara dan denda maksimal Rp500 juta.
LBH APIK: UU ITE Jadi Celah Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual
Menurut LBH APIK, UU ITE menjadi masalah karena malah banyak digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.
LBH APIK Desak Pemerintah Segera Revisi UU ITE
LBH Apik mendesak agar pemerintah merevisi UU ITE karena UU ini sering digunakan untuk menyerang balik dan membungkan korban kekerasan seksual.
2 Jurnalis Sultra Dilaporkan ke Polisi dengan Pasal Karet UU ITE
Pelaporan 2 jurnalis asal Sulawesi Tenggara ke polisi dengan pasal karet UU ITE mengancam kebebasan pers.
Pelaporan Alex Asmasoebrata, Polisi: Kronologi Kasus Tak Diketahui
Kuasa hukum mantan pebalap Alex Asmasoebrata diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, namun tak mengetahui kronologi kasus UU ITE yang dilaporkan.
Subkhan, Petani Brebes akan Laporkan Guntur Romli ke Polisi
Subkhan akan melaporkan Guntur Romli dengan UU ITE karena cuitan Guntur di media sosial.
Polisi Periksa Mantan Pebalap Alex Asmasoebrata Soal ITE
Penyidit Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimum Polda Metro Jaya bakal memeriksa mantap pebalap Alex Asmasoebrata terkait pelanggaran UU ITE.
AJI Nilai Pemerintah dan DPR Belum Serius Wujudkan Kebebasan Pers
AJI Indonesia menilai pemerintah dan DPR belum menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kebebasan pers. Salah satu buktinya, pasal-pasal yang mengancam jurnalis tak kunjung direvisi.
UU ITE Dinilai Belum Cukup Lawan Kejahatan Siber
Menurut CISSRec pemerintah perlu segera merumuskan UU yang dapat menjawab persoalan serangan siber.
ILR Kritik Dasar Hukum Hakim Berkomentar Politik di Medsos
Indonesia Legal Roundtable (ILR) menyetujui langkah Mahkamah Agung yang melarang hakim untuk berpolitik dan berfoto bersama para capres-cawapres. Namun, surat edaran MA dinilai bermasalah karena dasar hukum yang digunakan tidak tepat.
Ahmad Dhani Sidang Perdana, PN Surabaya Perketat Pengamanan
PN Surabaya akan memperketat pengamanan jelang sidang Ahmad Dhani terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) hari ini.
LBH Jakarta: Enggak Ada yang Salah Dengan Ucapan Grace Natalie
Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andi Komara, tidak melihat ada yang salah dengan ucapan Grace Natalie soal poligami.
Fadli Zon Datangi Pengadilan Tinggi: Upaya Intervensi Hukum Dhani?
Ahli hukum pidana dari UGM Sigit Riyanto menilai pertemuan Fadli dengan hakim berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Janji Sandiaga Soal Revisi UU ITE Hanya "Gimik" Jelang Pilpres?
Direktur Populi Center Usep Achyar menilai janji Sandiaga Uno untuk merevisi UU ITE tak lepas dari kepentingan politik.
Populi Center Pertanyakan Kapasitas Sandiaga Terkait Revisi UU ITE
Usep menduga, rencana tersebut tak lepas dari kepentingan politik Sandiaga di Pilpres 2019.
Sandiaga Klaim Bentuk Tim Khusus untuk Kaji UU ITE
Sandiaga membentuk tim guna mengkaji pasal karet dalam UU ITE karena khawatir terhadap dampak dari undang-undang tersebut.
Berencana Kaji UU ITE, Sandiaga: Bukan Karena Ahmad Dhani
Cawapres Sandiaga Uno menyatakan keinginan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE jika dirinya dan capres Prabowo terpilih dalam Pilpres 2019 datang dari masyarakat dan pengguna internet, bukan karena adanya kasus Ahmad Dhani.
Sandiaga Uno Prioritaskan Kaji UU ITE Ketimbang Pasal Karet Lain
Capres Sandiaga Uno menegaskan jika dirinya dan Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019 akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Soal Janji Sandiaga Revisi UU ITE, Mahfud: Itu Tugasnya DPR
Saat mengunjungi Ahmad Dhani, Sandiaga Uno berjanji akan menginisiasi revisi UU ITE apabila terpilih dalam Pilpres 2019 nanti.
Kata ICJR Saat Pengacara Buni Yani Kaitkan dengan Kasus Baiq Nuril
Erasmus menekankan permohonan penangguhan terhadap Baiq Nuril harus dilihat dari dasar kemanusiaan.