Indeks Uu Ite

Menkumham Yasonna H Laoly mendukung amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, karena menyangkut perempuan korban kekerasan korban lainnya.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

Jokowi didesak untuk memberikan amnesti bagi Baiq Nuril tanpa menunggu permohonan.

Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebaiknya pemerintah menarik kembali pasal karet di UU ITE sebab itu merugikan kebebasan masyarakat untuk membela diri.

Herlambang Hasea adalah mantan disk jokey dan pernah berseteru dengan Dewi Persik. Profesinya sekarang adalah ahli IT Polda Jatim.

Kuasa hukum Vanessa menuding kasus kliennya direkayasa. Ada saksi kunci yang gagal dihadirkan di persidangan.

Anggara mengatakan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan penghapusan pidana pada Ahmad Dhani.

Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan Unstaz Lancip atas kasus dugaan penyebaran berita bohong Senin (17/6/2019).

Tagar rush money sempat mencuat di media sosial saat aksi 22 Mei. Pelakunya bisa dijerat UU ITE seperti kasus yang terjadi pada 2016.

Ada sejumlah kejanggalan kasus prostitusi online Vanessa Angel, kata pengacara. Salah satunya adalah dugaan keterlibatan polisi.

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin meyakini kepolisian selama ini menjalankan tugasnya dan tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus pidana.

Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman, apakah Hermawan, pelaku pengancam penggal kepala Jokowi berkaitan dengan jaringan Poso.

TKN meminta aparat hukum bisa menindak adil dan tegas pelaku yang ingin mengancam akan memenggal kepala Capres Joko Widodo.

Dalam catatan AJI, pelaku paling banyak adalah warga (10 kasus), aparat kepolisian (7 kasus), serta ormas (6 kasus).

Burhanuddin menilai 4 akun medsos sudah mengarah penyerangan martabat dan kredibilitasnya sebagai peneliti politik.

Herlambang Wiratraman berpendapat pasal 27 ayat 3 UU ITE masih berpeluang untuk digugat kembali dengan dalil ketentuan di dalamnya merugikan pers.

Muhammad Iqbal mencontohkan jika ada seseorang dengan sengaja menyampaikan literasi yang berakibat terjadinya kegaduhan di masyarakat sehingga membuat rakyat enggan menggunakan hak pilih pada pemilu, maka harus dikonstruksikan dengan pasal-pasal tertentu.

Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.

Menurut Anggara, pernyataan Wiranto tidak memiliki dasar hukum karena negara sudah punya mekanisme untuk mengakomodir orang yang tidak memilih melalui konsep kotak kosong. 

Pigai mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Wiranto sebagai Menkopolhukam sebelum Pemilu 17 April mendatang.