Indeks Twitter Post

Realisasi APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu.

Polisi membeberkan hasil olah tempat kejadian (TKP) dengan Traffic Accident Analysis (TAA) kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok.

Polisi resmi menetapkan sopir bus dalam kecelakaan di Ciater sebagai tersangka.

Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.

Terdapat beberapa pengusaha otobus melakukan perubahan model busnya. Bahkan, ada yang merubah menjadi bus tidur atau sleeper bus.

Menurut Anis Hidayah, Komnas HAM tidak hanya fokus pada pilkada, tetapi juga penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah rawan.

Aparat penegak hukum yang memihak ke pengusaha menjadi salah satu faktor pemicu kekerasan terhadap aktvis lingkungan hidup.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp30,2 miliar.

Melihat kondisi WSKT yang tersuspensi oleh BEI, Inarno meminta emiten yang terancam delisting untuk melakukan buyback seluruh saham publik yang beredar.

Kemendagri menilai caleg terpilih harus mundur bila sudah ditetapkan sebagai paslon Pilkada 2024, bukan saat mendaftar.

Kemenag menyampaikan untuk tidak sungkan meminta bantuan petugas, sejak di embarkasi, selama penerbangan, hingga di Tanah Suci.

Narasi yang beredar di media sosial tersebut dengan tegas telah dibantah oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak.

Menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, verifikasi faktual berbasis sensus akan diberlakukan pada setiap data syarat dukungan calon kepala daerah independen.

Warga yang menolak direlokasi akan akan mendapatkan uang pengganti.

Menurut Dian Ediana Rae, arah pengembangan BPR merujuk pada hasil analisis dan evaluasi yang menghasilkan akuisisi, merger, atau tindakan pencabutan izin.

Menurut komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, penanganannya dilakukan secara tertutup.

Hasil pemindaian perangkat pendeteksi AI mengindikasikan kalau konten iklan di Facebook yang mencatut Siti Fadilah adalah hasil suntingan kecerdasan buatan.

Menurut Hasyim Asyari, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 menyebutkan caleg DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih belum terikat hak & kewajiban konstitusional.

Dua di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap dua orang perempuan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh aparat yang videonya viral. 

Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara didesain untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik.