Indeks Transportasi Online

Sejumlah kota, dari Jakarta hingga Bogor, dari Tangerang hingga Malang, diramaikan ketegangan berbuntut kekerasan antara para sopir angkot maupun pengemudi ojek terhadap kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Imbas dari transportasi publik yang gagal.

Anggawira menjelaskan pihaknya khawatir bahwa revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 akan menjadi hal yang bisa menghancurkan industri kreatif nasional.

KPPU menyampaikan tiga rekomendasi ke Presiden Joko Widodo mengenai perlunya ada perubahan di tiga aturan dalam Permenhub 32/2016. Pendapat KPPU ini selaras dengan keberatan sejumlah perusahaan transportasi online besar. 

PT Go-Jek Indonesia dan PT Blue Bird Tbk bekerjasama meluncurkan aplikasi Go-Bluebird. Mutualisme bisnis.

Ketua YLKI, Tulus Abadi menyatakan regulasi mengenai transportasi online belum menyentuh aspek perlindungan terhadap data pribadi konsumen. 

Para anak muda yang berani menangkap peluang bisnis di daerah mencoba merintis ojek online, yang belum terjamah ekspansi perusahaan jasa serupa bermodal besar.

Sejumlah pelaku usaha ojek online melihat peluang segmentasi perempuan sebagai mitra kerja sekaligus pelanggan. Tetapi usaha ini belum teruji.

Perang tarif promosi dari perusahaan bermodal gede menggugurkan banyak pelaku usaha ojek online bermodal nekat.

Sejumlah bisnis rintisan transportasi berbasis aplikasi mobile, yang sempat ramai di Jakarta dan sekitarnya, ringsek dihajar para pemain kelas kakap.

KPPU minta pemerintah membatalkan tiga poin aturan di Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif taksi, kuota armada dan kewajiban taksi online punya STNK atas nama badan hukum. 

Pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi online atau daring akan meningkatkan jumlah pengangguran, dikatakan Sosiolog Universitas Indonesia Musni Umar.

Pelaksana tugas (Plt) Sumarsono atau Soni menjelaskan jika DKI Jakarta akan mengikuti prosedur yang ditetapkan Menteri Perhubungan terkait tarif atas dan bawah moda transportasi online.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan sosialisasi terkait ketentuan baru taksi online. Semua pemangku kepentingan akan diundang dalam sosialisasi tersebut.

Shafruhan Sinungan mengatakan, pemerintah perlu segera mengatur keberadaan ojek online karena situasi bisa semakin carut-marut.

Meskipun bakal bertindak tegas, namun pemerintah tidak akan langsung menerapkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 secara kaku. Pemerintah akan memberikan tenggat waktu kepada seluruh stakeholder untuk bersiap.

Permenhub No. 32 Tahun 2016 dinilai bisa menyelesaikan masalah sengketa jasa layanan transportasi online dengan konvensional.

Taksi berbasis aplikasi lebih bisa menghemat berbagai biaya operasional yang selama ini menjadi tanggungan perusahaan taksi konvensional.

Perusahaan teknologi yang melayani jasa angkutan GoJek, masih mendiskusikan tarif atas dan bawah dan menyampaikan pada Pemerintah agar jangan sampai ketentuannya merugikan konsumen dan mitra.

Ketegangan antara pengemudi transportasi online dan konvensional makin marak. Selain karena tak menginginkan adanya transportasi online, kabar hoax kadang jadi pemicu.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor menjadi pelopor dalam penyusunan aturan tentang ojek online untuk mengatasi kekisruhan angkutan konvensional dengan angkutan yang menggunakan aplikasi.