Indeks Transportasi Online

KPPU menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha oleh pengusaha taksi online.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengemudi dan konsumen keberatan. Pengusaha taksi online menolak, sementara Organda mendukung. YLKI justru menyoroti masih banyaknya celah yang akan merugikan konsumen.

Mantan Menko Polhukam itu menegaskan aturan tersebut harus dipatuhi oleh transportasi berbasis aplikasi tersebut. "Jika menolak, maka perusahaan aplikasi harus siap-siap hengkang dari Indonesia," tegas Luhut.

Kapolri menilai polisi Bogor gagal melakukan deteksi dini kericuhan antara sopir angkot dan pengemudi ojek online. Ia juga mengklaim telah menegur kepolisian setempat.

Bogor ricuh karena pengemudi angkutan kota dan ojek online berebut penumpang. Keduanya telah menyepakati perjanjian damai.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menjembatani kesepakatan damai antara awak kendaraan angkutan kota (angkot) dengan ojek 'online' atau ojek aplikasi hingga kedua pihak sepakat mulai hari Kamis (23/3/2017) tetap beroperasi.

Bentrok antara sopir angkot dan ojek online sempat diwarnai aksi pelemparan dan pengerusakan angkot yang beroperasi di Terminal Laladon.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah belum mengatur tentang ojek online. Pemerintah juga belum mengakomodir dalam Permenhum Nomor 32 Tahun 2016 yang akan diberlakukan 1 April 2017.

Pemberlakuan Permenhub Nomor 32 tahun 2016, yang telah mengalami revisi, pada 1 April 2017 mendatang perlu dibarengi dengan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Pergub turunan revisi Permenhub 32/2016 untuk menertibkan angkutan umum berbasis aplikasi online.

Puluhan sopir angkot di wilayah Kota Bogor hari ini mendatangi Balai Kota untuk menyampaikan tuntutan mereka supaya pemerintah segera menyelesaikan kisruh antara penyedia layanan transportasi konvensional dan daring.

Kemenhub menilai selama ini pengguna taksi online menjadi korban ketika perusahaan taksi tersebut menaikkan harga sesukanya. Karenanya, pemerintah mulai mengatur tarif taksi online yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Kementerian Perhubungan bersikukuh akan menerapkan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 pada awal April mendatang sekalipun ada protes dari sejumlah perusahaan transportasi online. 

Revisi Permenhub menuai protes perusahaan taksi berbasis aplikasi. Mereka menilai aturan itu memberatkan perusahaan dan mitra pengemudi. Tapi konsumen tetap ingin transportasi nyaman dan murah. Kepada siapa pemerintah berpihak?

Revisi Permenhub dinilai menghambat layanan transportasi berbasis online. Sejumlah aturan seperti penetapan harga, jumlah kendaraan, dan STNK harus atas nama lembaga berbadan hukum mempersulit para pengemudi yang bekerja dalam sektor ini.

Di Indonesia, keberadaan taksi online mulai diatur dan dibuatkan dasar hukumnya. Aturan itu membuat taksi online tak ubahnya taksi konvensional. Bagaimana taksi online diatur di negara-negara lain?

Kemenhub berencana memberlakukan sejumlah peraturan yang menyasar armada taksi online dan memasangi kendaraannya dengan penanda stiker khusus. 

Di Malang, ada gerakan #NebengMalang untuk mengatasi ketiadaan transportasi umum karena aksi mogok angkot.

Polisi menangkap para pelaku perusakan mobil saat demo taksi online di Bandung. Sasaran mereka salah alamat, karena mobil itu bukan taksi berbasis online.