Indeks Tjahjo Kumolo

Pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta didasarkan pada pengunduran diri oleh Ahok sendiri, demikian kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Usai Ahok mengundurkan diri, jabatan Wagub DKI Jakarta akan kosong sampai Oktober 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta mantan menteri yang diduga pernah mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengklarifikasi sendiri kebenaran informasi itu.

Meski penangguhan penahanan dikabulkan, Ahok tetap berstatus sebagai gubernur nonaktif.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengirim surat resmi permintaan klarifikasi terhadap simpatisan Ahok, yang mengkritik rezim pemerintahan Jokowi, dalam orasinya pada Jumat sore hari ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan tindakan Mendagri menyebarkan data pribadi adalah pelanggaran atas hak privasi seseorang.

Tindakan pembocoran data e-KTP oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dikritik karena dianggap melanggar undang-undang dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah tetap ingin sistem presidential threshold dengan pola 20-25. Sementara Pansus RUU Pemilu ingin presidential threshold dihapuskan.

Anggaran Pilkada Serentak membengkak hampir 200 persen, menurut Tjahjo selain karena harga logistik meningkat, ada pihak lain yang memanfaatkan anggaran ini.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku penyelesaian proyek e-KTP memang terhambat kasus korupsi.

Tjahjo menjelaskan, saat ini pihaknya masih memfinalisasi tender blanko KTP-E, sehingga sudah tercetak dan bisa dipakai pada Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap diperbolehkan maju dan melakukan kampanye dalam Pilkada DKI 2017 mendatang meskipun proses hukum terhadap dirinya terus berlangsung, kecuali dirinya mundur dari pencalonan.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta para Pelaksana Tugas Gubernur untuk memperhatikan komunikasi politik dengan DPRD khususnya untuk menangani APBD.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan melantik Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016) siang hari ini. Sumarsono akan melaksanakan tugas menggantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan cuti selama kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 28 Oktober 2016 nanti.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan perbedaan antara "pelaksana tugas" dan "penjabat" dalam menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Petahana yang cuti akibat mengikuti pilkada.

Menjelang Pilkada 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berusaha menggenjot perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan perekaman e-KTP di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat melapor kepada Kemendagri, jika menemukan oknum yang menerapkan pungutan liar (pungli) dalam proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Pemerintah menargetkan pada 2017 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis tahapan jadwal Pilkada DKI 2017 ini akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.